Hasan Nasbi: Kritik Pemasangan Baliho Politik Bisa Jadi Nyinyir Tak Berujung

- Redaksi

Kamis, 5 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baliho Puan Maharani  | liputan6.com

Baliho Puan Maharani | liputan6.com

SUKABUMIHEADLINES.com – Kritik terhadap pemasangan baliho yang memuat gambar dan pesan dari tokoh-tokoh politik di musim pandemi, dinilai bisa menjadi sekadar nyinyiran yang tidak berujung. Ini lantaran kritik tersebut didasari oleh pendirian moral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Direktur Eksekutif The Cyrus Network Hasan Nasbi menyoroti kritik yang beredar luas di media sosial, soal dana pemasangan baliho tokoh publik yang lebih baik digunakan untuk bantu masyarakat terdampak pandemi.

“Ini kan kata-kata yang seolah-olah punya pendirian moral tapi moral ini sulit untuk dipertanggungjawabkan,” kata Hasan Nasbi lewat akun Youtube, Rabu (4/8/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasan lalu menganalogikan pemasangan baliho dengan kebutuhan seseorang terhadap pakaian baru yang memang ingin dibeli.

Baca Juga :  Konvoi Mobil Mewah Berhenti di Tol untuk Sesi Foto, Tak Ditilang karena Kooperatif

“Misalnya kalau kamu butuh baju baru, kamu beli baju ga? Atau lagi gak butuh tapi pengen beli baju baru, tetep beli kan. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba nyinyir kenapa harus beli baju baru sih di antara banyak orang kelaparan? Kenapa gak uangnya untuk beli baju baru kamu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan? Atau kenapa kamu beli sepeda di zaman pandemi?,” kata Hasan dikutip dari liputan6.com.

Hasan mengatakan, kehidupan di luar penanganan harus terus berjalan, termasuk kehidupan politik. Oleh karena waktu pemasangan baliho politik saat pandemi tidak ada ukurannya untuk dikatakan tepat atau tidak tepat.

“Menurut saya karena teorinya waktu yang tepat untuk masang baliho, spanduk, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan,” kata Hasan dikutip dari antaranews.com.

Menurut Hasan, pemasangan baliho politik ini tidak ada hubungannya dengan empati saat pandemi. Kan bukan berarti orang yang pasang baliho kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan bentuk kemasyarakatan.

Baca Juga :  Isu Reshuffle Kabinet Jokowi pada 8 Desember, PAN: Kita Manut

“Dia pasang billboard, tapi dia juga menyumbang ke masyarakat, dia juga buat kebijakan yang membantu masyarakat. Dua-duanya bisa berjalan sekaligu,” ungkap Hasan dikutip dari beritasatu.com.

Hasan juga menjelaskan yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan baliho politik ini cuma dua, yakni apakah pemasangannya di tempat resmi yang diizinkan pemerintah daerah setempat, dan apakah pemasangan baliho tersebut membayar pajak.

“Bukan soal timing karena timing bisa kapan saja. Karena kehidupan politik kan tetep berjalan. Kalau nggak bayar pajak, itu yang harus kita kritik,” tegas Hasan dikutip dari liputan6.com.

Berita Terkait

Posisi Marwan Hamami sekarang usai isu dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Mengungkap isu Marwan Hamami dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Sukabumi Leucir: Ini 13 Program Unggulan Asep Japar-Andreas, ada Jalan Kabupaten mulus
Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat
Didirikan Anies Baswedan, ini susunan pengurus Ormas Gerakan Rakyat
Profil, agama dan biodata Andreas, pengusaha jadi Wakil Bupati Sukabumi
Temuan tulang belulang manusia gegerkan warga Pabuaran Sukabumi, begini wujudnya

Berita Terkait

Minggu, 27 April 2025 - 23:00 WIB

Posisi Marwan Hamami sekarang usai isu dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Sabtu, 26 April 2025 - 14:09 WIB

Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Jumat, 25 April 2025 - 17:19 WIB

Mengungkap isu Marwan Hamami dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Jumat, 18 April 2025 - 22:40 WIB

Sukabumi Leucir: Ini 13 Program Unggulan Asep Japar-Andreas, ada Jalan Kabupaten mulus

Sabtu, 29 Maret 2025 - 13:00 WIB

Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat

Berita Terbaru