Israel perang terus, sidang kasus korupsi Netanyahu Rp8,5 triliun selalu ditunda

- Redaksi

Sabtu, 11 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PM Israel, Benjamin Netanyahu - Ilustrasi sukabumiheadline.com

PM Israel, Benjamin Netanyahu - Ilustrasi sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Iran menduga ada motif tersembunyi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan AS dengan terus membombardir Lebanon.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Netanyahu menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang didakwa melakukan tindakan kejahatan korupsi. Namun, persidangannya terus mengalami penundaan karena situasi konflik di Timur Tengah terkait Israel hingga saat ini.

Pada 2019 lalu, Netanyahu didakwa atas sejumlah tuduhan. Tuduhan itu adalah penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tiga kasus korupsi

Sidang korupsi Netanyahu dimulai pada 2020 mencakup tiga kasus, yakni kasus 1000, 2000, dan 4000. Dikutip dari the Independent, Netanyahu dituduh menerima berbagai hadiah mahal dari miliarder, termasuk James Packer dan Arnon Milchan.

Jaksa menyebut hadiah itu meliputi sampanye senilai sekitar US$195.000 (sekitar Rp3,337 miliar), serta perhiasan untuk istrinya senilai sekitar US$3.100 (sekitar Rp53 juta).

Sebagai balasan, Netanyahu diduga memberikan bantuan politik, termasuk mendorong kebijakan yang menguntungkan Milchan. Ia juga dilaporkan telah meminta John Kerry saat menjabat Menteri Luar Negeri AS untuk membantu Milchan mendapatkan visa ke Negara Paman Sam.

Kedua, Netanyahu diduga bernegosiasi dengan pemilik surat kabar Israel, Arnon Mozes, yang mengendalikan surat kabar Yedioth Ahronoth. Ia dituduh menawarkan pembatasan terhadap media pesaing sebagai imbalan atas pemberitaan yang lebih menguntungkan dirinya.

Ketiga, dugaan kasus paling serius, dimana Netanyahu diduga memberikan perlakuan istimewa dalam regulasi kepada perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq. Sebagai imbalannya, ia disebut memperoleh pemberitaan positif dari situs berita Walla yang dimiliki pihak terkait perusahaan tersebut.

Sementara itu, Reuters memberitahukan insentif atau nilai keuntungan yang didapatkan Netanyahu dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar US$500 juta (sekitar Rp8,5 triliun).

Sejak sidang dimulai pada 2020, Netanyahu terus meminta penundaan. Ia bahkan mengajukan permintaan resmi untuk dibebaskan dari dakwaan korupsi yang ia sangkal kepada Presiden Israel Isaac Herzog.

Pada Oktober 2025, Netanyahu muncul di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk bersaksi dalam persidangan kasus korupsinya.

Sidang Netanyahu sebelumnya ditangguhkan selama sebulan karena hari libur Yahudi dan perjalanannya ke New York untuk menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sidang Netanyahu sendiri pada akhirnya selesai lebih cepat karena Netanyahu berdalih sedang sakit. Hakim mengabulkan permintaannya untuk mempersingkat sidang setelah Netanyahu mengeluh batuk dan pilek.

Sidang kasus korupsi Netanyahu akan dilanjutkan hari Ahad (12/4/2026) mendatang. Sidang ini telah berlangsung lama namun belum juga menemui akhir.

Dilansir dari Aljazeera, juru bicara pengadilan menyatakan hal ini beberapa jam setelah Israel mencabut keadaan darurat yang diberlakukan terkait perang Iran.

“Dengan dicabutnya keadaan darurat dan kembalinya sistem peradilan untuk bekerja, sidang akan dilanjutkan seperti biasa,” demikian pernyataan pengadilan Israel.

Sidang dugaan korupsi Netanyahu ditunda

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu - Ist
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu – Ist

Di sisi lain, dugaan motif tersembunyi Netanyahu yang berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan AS dengan terus membombardir Lebanon diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

Aragachi menyebut Netanyahu memiliki motif tersembunyi untuk terus melanjutkan perang bak pengalihan isu dari kasusnya itu.

“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya,” tulis Araghchi di media sosial, Jumat (10/4/2026).

Araghchi mengatakan akan menjadi “kebodohan” bagi AS jika membiarkan Israel merusak kesepakatan gencatan senjata dengan terus melancarkan serangan intens di Lebanon.

Netanyahu bikin perang di Gaza-Iran
Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon demi menargetkan milisi Hizbullah. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas dari 2 Maret hingga 9 April telah mencapai sekitar 1.888 orang tewas dan 6.092 lainnya terluka.

Sementara itu, sejak 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sebanyak 3.597 orang tewas menurut Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA).

Teheran mengeklaim Lebanon termasuk wilayah yang masuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara AS-Iran pada Selasa (7/4). Lebanon merupakan sekutu Iran yang juga membantu Teheran melancarkan serangan ke Israel.

Berita Terkait

Tahun ini UNESCO punya 12 Geopark Global baru, dua di Malaysia
DPR kompak, Wakil Presiden Filipina dimakzulkan
Pelajar nakal, Singapura sahkan hukum cambuk di sekolah diatur KUHAP
10 negara berpenduduk terbesar di dunia 2026
Negara Arab usir 15.000 warga Syiah: Harta disita dan dibekukan, izin tinggal dicabut
Prediksi Muhammadiyah jika Iran kalah perang
Survei kepuasan publik terhadap Donald Trump: 63% warga AS kecewa
Tentara AS di Kapal Induk USS Abraham Lincoln dan USS Tripoli kekurangan makanan

Berita Terkait

Rabu, 20 Mei 2026 - 16:09 WIB

Tahun ini UNESCO punya 12 Geopark Global baru, dua di Malaysia

Senin, 11 Mei 2026 - 19:08 WIB

DPR kompak, Wakil Presiden Filipina dimakzulkan

Kamis, 7 Mei 2026 - 03:58 WIB

Pelajar nakal, Singapura sahkan hukum cambuk di sekolah diatur KUHAP

Senin, 4 Mei 2026 - 22:47 WIB

10 negara berpenduduk terbesar di dunia 2026

Senin, 4 Mei 2026 - 07:00 WIB

Negara Arab usir 15.000 warga Syiah: Harta disita dan dibekukan, izin tinggal dicabut

Berita Terbaru