SUKABUMIHEADLINES.com – Kritik terhadap pemasangan baliho yang memuat gambar dan pesan dari tokoh-tokoh politik di musim pandemi, dinilai bisa menjadi sekadar nyinyiran yang tidak berujung. Ini lantaran kritik tersebut didasari oleh pendirian moral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Direktur Eksekutif The Cyrus Network Hasan Nasbi menyoroti kritik yang beredar luas di media sosial, soal dana pemasangan baliho tokoh publik yang lebih baik digunakan untuk bantu masyarakat terdampak pandemi.
“Ini kan kata-kata yang seolah-olah punya pendirian moral tapi moral ini sulit untuk dipertanggungjawabkan,” kata Hasan Nasbi lewat akun Youtube, Rabu (4/8/2021).
Hasan lalu menganalogikan pemasangan baliho dengan kebutuhan seseorang terhadap pakaian baru yang memang ingin dibeli.
“Misalnya kalau kamu butuh baju baru, kamu beli baju ga? Atau lagi gak butuh tapi pengen beli baju baru, tetep beli kan. Terus kalau ada orang yang tiba-tiba nyinyir kenapa harus beli baju baru sih di antara banyak orang kelaparan? Kenapa gak uangnya untuk beli baju baru kamu disumbangkan kepada orang yang membutuhkan? Atau kenapa kamu beli sepeda di zaman pandemi?,” kata Hasan dikutip dari liputan6.com.
Hasan mengatakan, kehidupan di luar penanganan harus terus berjalan, termasuk kehidupan politik. Oleh karena waktu pemasangan baliho politik saat pandemi tidak ada ukurannya untuk dikatakan tepat atau tidak tepat.
“Menurut saya karena teorinya waktu yang tepat untuk masang baliho, spanduk, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan,” kata Hasan dikutip dari antaranews.com.
Menurut Hasan, pemasangan baliho politik ini tidak ada hubungannya dengan empati saat pandemi. Kan bukan berarti orang yang pasang baliho kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan bentuk kemasyarakatan.
“Dia pasang billboard, tapi dia juga menyumbang ke masyarakat, dia juga buat kebijakan yang membantu masyarakat. Dua-duanya bisa berjalan sekaligu,” ungkap Hasan dikutip dari beritasatu.com.
Hasan juga menjelaskan yang perlu dikritik dari pemasangan-pemasangan baliho politik ini cuma dua, yakni apakah pemasangannya di tempat resmi yang diizinkan pemerintah daerah setempat, dan apakah pemasangan baliho tersebut membayar pajak.
“Bukan soal timing karena timing bisa kapan saja. Karena kehidupan politik kan tetep berjalan. Kalau nggak bayar pajak, itu yang harus kita kritik,” tegas Hasan dikutip dari liputan6.com.
