sukabumiheadline.com l Media Korea Selatan mengaku beragam tanggapan rakyat Korsel muncul atas kegagalan Indonesia dalam membayar biaya proyek KF-21 Boramae. Akibatnya, banyak netizen Korea Selatan yang menantang agar Indonesia dikeluarkan dari proyek KF-21 Boramae.
Namun bak senjata makan tuan, kemarahan Korea Selatan atas sikap Indonesia tak ada pilihan lain, lantaran hanya NKRI yang bersedia gabung di proyek KF-21 Boramae.
Mengutip dari artikel terbitan media Korea Selatan Getnews pada 7 Juli 2023 lalu. Pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan Korea Selatan melanjutkan hubungan tidak nyaman dengan Indonesia ini. Keterlambatan pembayaran kontribusi Indonesia dikhawatirkan akan mengganggu rencana produksi massal KF-21 Boramae.
“Menurut para ahli, studi kelayakan proyek harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menerima anggaran tahun depan sebesar 1 triliun won, tetapi penundaan diharapkan tidak dapat dihindari,” jelas Getnews dalam artikelnya.
“Melihat situasi ini, beberapa berpendapat bahwa Indonesia harus dikeluarkan dari proyek KF-21,” jelas Getnews.
Tapi, Korea Selatan rupanya tak bisa sembarangan ke Indonesia. Mengingat Indonesia adalah pelanggan utama senjata Korea dan produsen nikel terbesar di dunia, mineral utama untuk baterai kendaraan listrik, pada masa awal ‘K-Defense’, yang muncul sebagai pemain utama global akibat Perang Ukraina, stop-loss tidak bisa dibuat Argumennya juga persuasif.
Beberapa ahli menekankan, ‘Kami marah pada kebenaran, tetapi kami harus mengikutinya sambil menenangkannya mengingat fakta bahwa itu (Indonesia) adalah pemimpin Asia Tenggara dan negara Islam terbesar di dunia.
Dalam proyek KF-21 Boramae yang dikerjakan bersama Korea Selatan, Indonesia awalnya diminta membayar 1,7 triliun won yang merupakan 20% dari total biaya pengembangan. Namun setelah melakukan negosiasi ulang dengan Korea Selatan, Indonesia diwajibkan bayar biaya KF-21 Boramae sebesar 1,6 triliun won hingga Juni 2026.
Tapi, setelah membayar 227,2 miliar won pada Januari 2019, Indonesia disebut Korea Selatan mandek membayar biaya proyek KF-21 Boramae. Defense Acquisition Program Administration (DAPA) menyebut Indonesia akan memberitahu pembayaran tunggakan biaya KF-21 Boramae pada Juni 2023.
Dikutip dari Donga, Komisioner DAPA Eom Dong-hwan mengatakan terkait proyek KF-21, Indonesia berjanji akan memberi tahu Republik Korea tentang rencananya untuk membayar saldo (kontribusi tunggakan) dengan akhir Juni.
Terkait hal tersebut, pejabat DAPA, termasuk Noh Ji-man, kepala proyek jet tempur Korea, mengunjungi Indonesia pada tanggal 10 dan 13 bulan yang sama dan mendesak pembayaran iuran yang belum dibayar.
Namun, pihak Indonesia tidak memberi tahu Korea Selatan tentang rencana pembayaran iuran yang belum dibayar hingga 30 Juni, yang merupakan tenggat waktu.
Indonesia memutuskan untuk memberi tahu pada akhir bulan Juni lalu rencana untuk membayar iuran KF-21 Boramae ke Korea Selatan senilai 800 miliar won yang telah jatuh tempo.
Namun, sebagai hasil dari konfirmasi oleh DAPA, tidak ada pemberitahuan yang dibuat oleh Indonesia hingga masuk bulan Juli 2023.
DAPA dalam pertemuan secara resmi pada 3 Juli 2023, mengkonfirmasi kegagalan Indonesia membayar kontribusi KF-21 Boramae.
Dengan hubungan diplomatik kedua negara yang dipertaruhkan, DAPA yang segan sedang memutar otak untuk mencari cara agar bisa menagih utang KF-21 Boramae Indonesia.
Takut merusak hubungan diplomatik kedua negara, DAPA mengaku akan cari jalan keluar untuk tagik tunggakan KF-21 Boramae Indonesia.
Dikutip dari Donga pada 7 Juli 2023, DAPA mengumumkan pada tanggal 7 Juli 2023 bahwa mereka sedang mencari berbagai solusi untuk Indonesia yang masih menunggak pembayaran biaya proyek KF-21 Boramae.
DAPA mengumumkan pada tanggal 7 Juli 2023 bahwa mereka sedang mencari berbagai solusi untuk Indonesia, yang merupakan salah satu pengembang pesawat tempur supersonik Korea KF-21 ‘Boramae’, yang menunda pembayaran kontribusi pembangunan.
“Seorang pejabat dari DAPA menjawab pertanyaan terkait pada pertemuan dengan wartawan hari itu, dengan mengatakan, ‘Kami sedang mempertimbangkan berbagai langkah dan menetapkan tindakan pencegahan dengan mempertimbangkan hubungan diplomatik dan kerja sama antara kedua negara (Korea dan Indonesia)’.
“Kami masih menunggu Indonesia untuk menginformasikan kepada kami tentang rencana pembayaran iuran sambil melihat tanggapan dari Indonesia. Kerjasama tingkat kerja berlanjut. Kami akan dapat mengadakan pertemuan tingkat tinggi atau mengirim surat terkait lagi,” kata salah seorang pejabat DAPA.
Korea Selatan bak salah menantang Indonesia yang merupakan negara islam terbesar di dunia dalam proyek KF-21 Boramae.
Pasalnya kini, Uni Emirat Arab (UEA) terbilang langsung turun tangan akan membayari tunggakan KF-21 Boramae Indonesia ke Korea Selatan.
Uni Emirat Arab (UEA) pasang badan bayari utang KF-21 Boramae yang belum Indonesia lunasi.
Mengutip dari Fnnews edisi 14 September 2023 lewat artikel berjudul “UEA: ‘Kami akan membayar bagian Indonesia atas KF-21’.
UEA dipastikan mengirimkan surat kepada Kantor Keamanan Nasional Korea yang menyatakan niatnya untuk bekerja sama secara langsung dalam jet tempur Korea (KF-21).
Hal ini merupakan kelanjutan dari diskusi Presiden Yoon Seok-yeol mengenai kerja sama ekonomi skala besar, termasuk kerja sama di bidang militer, selama kunjungannya ke UEA awal tahun ini.
“Secara khusus, UEA dikatakan telah mengumumkan bahwa mereka dapat mengganti kontribusi Indonesia yang belum dibayarkan, dan diharapkan dapat menyelesaikan kontroversi mengenai kontribusi Indonesia yang belum dibayar sebesar hampir 1 triliun won.
Jika usulan UEA menjadi kenyataan, sistem kerja sama trilateral antara Korea, Indonesia, dan UEA akan dibentuk untuk proyek KF-21, yang mungkin dapat mempercepat proyek tersebut.
“Namun, disebutkan bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal rincian terkait masing-masing negara, seperti persetujuan ekspor,” jelas Fnnews.
Indonesia dan UEA sendiri selama ini memang dikenal memiliki hubungan akrab bak dua sahabat yang dipahami betul oleh media Fnnews.
Namun terlepas dari hubungan diplomatik Indonesia dan UEA, kedua negara rupanya memang sudah memiliki kesepakatan soal pendanaan alutsista.
Media asing Asia Nikkei membocorkannya dalam sebuah artikel pada 14 Februari 2022 lalu bahwa Indonesia dan UEA rupanya memang punya kesepakatan soal alutsista.
“Berbagai sumber mengatakan Jakarta memiliki komitmen dari UEA untuk menyediakan sebagian besar pembiayaan untuk program senilai US$25 miliar, yang dibangun berdasarkan rencana induk Minimum Essential Force (MEF) yang dirancang di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tulis Asia Nikkei.
Entah KF-21 Boramae masuk dalam anggaran yang diajukan oleh Presiden SBY atau tidak, satu yang pasti UEA sejak awal program KF-21 Boramae sudah menunjukkan minatnya pada proyek yang dikerjakan Indonesia dan Korea Selatan tersebut.