Ingat Honorer Sukabumi, Men PAN-RB Minta Segera Perbaiki Data Sebelum Terlambat

- Redaksi

Kamis, 13 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hadmudin, guru honorer di Cidolog. l Istimewa

Hadmudin, guru honorer di Cidolog. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Kabar gembira bagi tenaga non-ASN Sukabumi yang telah melakukan pendataan non-ASN pada tahap pra finalisasi 30 September 2022 lalu.

Kabar baiknya, apabila tenaga non ASN melakukan kesalahan input, data masih bisa diperbaiki hingga batas waktu yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB.

Seperti diketahui Non-ASN Sukabumi yang telah mendaftar, Pemerintah sebelumnya telah mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pendataan non ASN, terkait tenaga non ASN yang bekerja pada lingkungan instansi pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut sebagaimana Surat Edaran (SE) Kemen PAN-RB pada tanggal 22 Juli dengan Nomor: B/151/M.SM.01.00/2022 mengenai Hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya tindak lanjut pendataan non-ASN yang resmi berakhir pada tahap pra finalisasi pada 30 September lalu, Kemen PAN-RB kembali merilis SE terbaru.

SE tersebut dikeluarkan dengan nomor B/1917/.SM.01.00/2022 mengenai hal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca Juga :  Sebab voice note WhatsApp, 8 pemuda terlibat kekerasan di Sukabumi, lihat barang buktinya

Sejalan dengan rilisnya SE tersebut, masing-masing instansi kini telah mengumumkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022.

Berdasarkan hasil pendataan non-ASN oleh tiap instansi, Menpan RB menghimbau pada tiap tiap instansi, untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali data tenaga non-ASN.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data tenaga non-ASN telah sesuai dengan Surat Edaran Men PAN-RB B/151/M.SM.01.00/2022 pada 22 Juli lalu.

Tenaga non-ASN Sukabumi yang datanya telah diverifikasi dan validasi, harus diumumkan hasilnya melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama lima hari kalender.

Dengan batas waktu paling lambat untuk instansi mengumumkan hasil verifikasi dan validasi yaitu tanggal 8 Oktober.

Nantinya, tenaga non-ASN Sukabumi dapat melakukan umpan balik terhadap pengumuman tersebut untuk memastikan akuntabilitas data yang disampaikan instansi.

Pada tahap ini, tenaga non-ASN Sukabumi dapat melakukan perbaikan data dalam jangka waktu 10 hari kalender.

Baca Juga :  Curhat Panjang Warga, Minta Perbaikan Jalan Cidahu-Cicurug Sukabumi Tidak Asal-asalan

Dengan batas waktu paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN BKN secara online.

Nantinya, data final hasil verifikasi dan validasi dari tenaga non-ASN tersebut wajib disertai dengan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Selama batas waktu perbaikan data yang akan berakhir tanggal 22 Oktober, maka tenaga non-ASN Sukabumi harus benar-benar memastikan data yang diunggah adalah benar.

Sebab, pada rentang waktu yang disediakan adalah tahap terakhir dari proses pendataan non-ASN tahun 2022.

Adapun hal yang perlu diketahui oleh tenaga non-ASN berdasarkan SE Men PAN-RB No B/1917/.SM.01.00/2022, bahwa pendataan non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN.

Akan tetapi pendataan non-ASN tahun 2022 yang dimaksud bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam hal ini baik tenaga non-ASN Sukabumi yang bekerja di instansi pusat, maupun daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN.

Berita Terkait

Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal
Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat
Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi
Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks
Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 14:49 WIB

Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Sabtu, 5 Juli 2025 - 01:19 WIB

Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat

Kamis, 3 Juli 2025 - 18:26 WIB

Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi

Minggu, 29 Juni 2025 - 15:44 WIB

Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Berita Terbaru