Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

- Redaksi

Minggu, 6 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi - Kang Dedi Mulyadi

sukabumiheadline.com – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menolak usulan pemekaran di Jawa Barat. Ia menegaskan hal itu sebagai tidak realistis. Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat kunjungan kerjanya ke Kodam III/Siliwangi di Kota Bandung, pada Jumat (4/7/2025).

Pria yang akrab disapa KDM menyebut bahwa usulan pemekaran membentuk 5 provinsi di Jawa Barat tidak realistis untuk dilakukan dalam waktu dekat.

“Alasan utamanya adalah moratorium yang masih diberlakukan oleh pemerintahan pusat sehingga pembentukan provinsi baru atau wilayah administratif baru belum dibutuhkan dalam waktu dekat,” kata dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berita Terkait: Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa fokus kepemimpinannya saat ini lebih mengutamakan hal lain. Ia lebih mengutamakan sektor pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, irigasi pertanian, pendidikan dan hal lainnya yang dapat dirasakan langsung untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Peningkatan kualitas pelayanan dasar lebih mendesak dilakukan untuk saat ini dibandingkan dengan menambah jumlah pemerintahan baru melalui pemekaran wilayah,” kata Dedi.

Lewat pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut dapat berdampak langsung pada masyarakat sehingga menjadi prioritas utama saat ini.

Jika dibandingkan dengan pemekaran wilayah yang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat sehingga tidak menjadi fokus utama Dedi Mulyadi.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Kota dan Kabupaten Sukabumi akan menjadi bagian dari Provinsi Sunda Pakuan bersama Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) terbuka peluang untuk pemekaran tersebut. Namun, hrus melalui kajian terlebih dahulu. Baca selengkapnya: Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Sementara itu, wacana yang beredar bahwa Kota dan Kabupaten Sukabumi akan gabung Provinsi Sunda Pakuan dibantah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah membantah kabar yang menyebut wilayahnya akan dimekarkan menjadi lima provinsi baru melalui Kepala Bappeda. Menurut Dedi Mulyadi, hingga saat ini tidak ada usulan resmi maupun pembahasan terkait wacana tersebut. Baca selengkapnya: Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya
Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi
Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai aktif 17 Agustus, cek maskapai dan rute penerbangan
Pemprov Jawa Barat akan perangi LGBTQ
Warga Sukabumi wajib tahu, begini 3 cara mudah lapor jalan rusak secara online

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 27 Juli 2026 - 13:56 WIB

KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya

Senin, 20 Juli 2026 - 16:17 WIB

Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi

Berita Terbaru

Ilustrasi transaksi melalui QRIS - sukabumiheadline.com

Regulasi

BI gratiskan biaya transaksi QRIS hingga Rp500 ribu

Senin, 17 Agu 2026 - 13:23 WIB

Kawasan hutan primer (hijau) dan kawasan tutupan hutan yang hilang (pink) - GNW

Lingkungan

GNW: Sukabumi kehilangan 160 ha hutan primer basah dalam 4 tahun

Minggu, 16 Agu 2026 - 02:26 WIB