Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bantah Jalan Sendiri

- Redaksi

Kamis, 9 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yudha Sukmagara. l Istimewa

Yudha Sukmagara. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l PALABUHANRATU – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara membantah jika dirinya tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan lainnya. Hal itu terkait adanya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Ketua DPRD dengan sejumlah LSM, pada 8 Desember 2021.

Berita terkait: Ingatkan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Golkar: Hati-Hati Ambil Keputusan

Dalam SKB terdapat tiga (3) poin tuntutan yang ditandatangani Yudha dan perwakilan pengunjuk rasa Hakim Adonara. Tuntutan kesatu, mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) CSR dan TJSL. Kedua, agar DPRD segera merevisi Perda No 6 tahun 2014 tentang CSR, dan ketiga, mendesak kepada perombakan struktural Forum CSR dan tim fasilitator.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yudha mengungkapkan jika terjadinya aksi beberapa hari lalu tidak berdiri sendiri, tapi sebelumnya sudah melalui proses rapat dengar pendapat (RDP) yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi dan dinas-dinas terkait.

“Tidak benar kalau saya slonong boy, Ini kan prosesnya panjang, tidak serta merta diputuskan sendiri pada saat terjadi aksi unjuk rasa. Pembahasan tentang CSR ini dimulai dari rapat dengar pendapat (RDP) yang juga dihadiri Sekretaris Daerah dan dinas-dinas terkait,” tegas Yudha kepada sukabumiheadline.com melalui sambungan telepon.

Baca Juga :  Permukiman Warga Terancam, Kebakaran Hebat di Palabuhanratu Sukabumi

“Bahwa pada saat penandatanganan SKB tersebut memang tidak memungkinkan untuk berkoordinasi karena semua anggota sedang melakukan kunjungan kerja. Saya sendiri pada saat aksi sedang berada di hotel untuk sebuah acara, kemudian ditelepon pihak kepolisian untuk menerima pengunjuk rasa,” tambah dia.

Semua tuntutan pengunjuk rasa yang tertuang dalam SKB, menurutnya, tidak ada yang baru karena telah disepakati dalam RDP sebelumnya. Yudha menilai unjuk rasa tersebut hanya bentuk ketidaksabaran. Sebagai ketua, tambah Yudha, dirinya wajib mengambil tindakan di saat-saat seperti itu.

“Jadi SKB itu kan semua isinya sudah disepakati dalam RDP sebelumnya. Tidak ada yang baru, saya hanya melihat bahwa tuntutan tersebut hanya bentuk ketidaksabaran para pengunjuk rasa. Tanpa SKB pun, semua tuntutan tersebut sudah disepakati dalam RDP. Saya kira wajar jika masayarakat tidak sabar, tapi di sisi lain kita di DPRD ada mekanisme yang harus ditempuh,” jelasnya.

Baca Juga :  Jadi Ketua Partai, Loka Bicara Target Golkar 2024 di Sukabumi

Terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6/2014 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, adalah inisiatif eksekutif, bukan DPRD. Namun, lebih jauh Yudha mengatakan, dalam prosesnya nanti, semua mekanisme akan ditempuh.

“Apakah perlu dibentuk Pansus CSR? Jika keputusan kolektif kolegialnya menyetujui untuk dibikin Pansus, ya, kita bikin pansusnya,” yakin pri yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi itu.

Yudha juga mengatakan bahwa dalam pembahasan terkait revisi Perda tersebut, akan dibahas terlebih dahulu di Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditetapkan menjadi Raperda yang kemudian masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2022.

Dalam merevisi Perda tersebut, ia meyakinkan akan melibatkan akademisi, dan pihak lain yang terkait. “Semangatnya adalah perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Jadi kami sangat serius dan  tidak ingin mengecewakan aspirasi masyarakat,” kata Yudha.

Berita Terkait

Membanding volume panen tanaman perkebunan di Sukabumi, teh tak lagi juara dunia
Membanding jumlah Wanita Sukabumi menurut jenis pekerjaan
Ini lho daftar kecamatan juara nyampah di Kabupaten Sukabumi
Kasepuhan Adat Banten Kidul: Dari Lebak ke Sukabumi, Aki Buyut Bao Rosa hingga Abah Asep Nugraha
Profil Lauw Lanny Farida dan PT GPI: Tambang emas di Sukabumi picu banjir lumpur dan gagal panen
Kecamatan mana terbanyak? Membanding penderita kusta dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi
Membanding jumlah investor asing dan dalam negeri menurut jenis usaha di Kabupaten Sukabumi
5 kota/kabupaten berpenduduk terbanyak 2025 dibanding 2024, Sukabumi nambah berapa?

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 00:33 WIB

Membanding jumlah Wanita Sukabumi menurut jenis pekerjaan

Senin, 21 April 2025 - 03:02 WIB

Ini lho daftar kecamatan juara nyampah di Kabupaten Sukabumi

Kamis, 17 April 2025 - 00:49 WIB

Kasepuhan Adat Banten Kidul: Dari Lebak ke Sukabumi, Aki Buyut Bao Rosa hingga Abah Asep Nugraha

Jumat, 11 April 2025 - 15:08 WIB

Profil Lauw Lanny Farida dan PT GPI: Tambang emas di Sukabumi picu banjir lumpur dan gagal panen

Kamis, 10 April 2025 - 03:30 WIB

Kecamatan mana terbanyak? Membanding penderita kusta dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Jawa Barat

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Rabu, 23 Apr 2025 - 19:06 WIB