sukabumiheadline.com – Budi Arie Setiadi menjadi salah satu dari 5 pejabat yang dicopot Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, dari kursi Menteri Koperasi (Menkop). Menariknya, loyalis Presiden RI ke-7, Joko Widodo, ini digantikan oleh loyalis Prabowo yang juga politikus Partai Gerindra, Fery Juliantono, Senin (8/9/2025) lalu.
Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, selain Budi Arie, figure lain yang dicopot dari jabatan menteri, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Dito Ariotedjo. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dipimpin Abdul Kadir Karding.
Dicopot beberapa jam setelah minta tambahan anggaran Rp7,85 triliun
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menariknya lagi, Budi Arie dicopot dari Menkop hanya beberapa jam setelah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,85 triliun untuk optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih pada 2026. Sebelumnya, pagu anggaran yang diterima Kementerian Koperasi (Kemenkop) pada 2026 hanya Rp937 miliar.
Budi Arie menyebut tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk digitalisasi Kopdeskel Merah Putih. Selain itu, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk program pendampingan dan pelatihan.
“Dengan belum tersedianya anggaran untuk beberapa program kegiatan utama, khususnya untuk mendukung program KDKMP, izinkan kami mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,85 triliun khususnya terkait dengan kebutuhan anggaran digitalisasi 80.000 KDKMP, keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan bagi KDKMP, tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas anggota koperasi,” kata Budi Arie saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin.
Budi Arie membeberkan tambahan anggaran tersebut digunakan demi kepentingan program Kopdeskel Merah Putih. Pertama, pengelolaan kelembagaan dan tata kelola Kopdeskel Merah Putih sebesar Rp210 miliar untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi.
Kedua, transformasi ekosistem digital koperasi sebesar Rp480 miliar, di mana berfokus pada optimalisasi digitalisasi bagi Kopdeskel Merah Putih. Ketiga, pengembangan usaha koperasi sebesar Rp299 miliar yang berupaya mendorong semua Kopdeskel Merah Putih dapat menjalin kemitraan usaha dan masuk dalam sebuah ekosistem koperasi nasional.
Keempat, peningkatan daya saing koperasi sebesar Rp298 miliar yang berfokus pada peningkatan daya saing, baik dari sisi sumber daya manusia, usaha maupun produk serta layanan. Kelima, penguatan sektor keuangan koperasi sebesar Rp184 miliar agar Kopdeskel Merah Putih memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat mengontrol akses pembiayaan dan juga investasi dari pihak ketiga.
Keenam, pengawasan koperasi sebesar Rp234 miliar dengan mendorong pengawasan berbasis anggota, di mana masyarakat sebagai anggota ditunjuk dalam pengawasan Kopdeskel Merah Putih, baik dari sisi kelembagaan maupun usaha.
Ketujuh, penguatan data dan informasi sebesar Rp460 miliar. Menurut Budi Arie, data dan informasi menjadi sangat penting sehingga perlu dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan berbasis data agar lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang nyata.
Kedelapan, pengembangan sumber daya manusia koperasi sebesar Rp598 miliar. Kesembilan, dukungan pemberdayaan koperasi di daerah Rp4,5 triliun.
“Di mana kita mendorong optimalisasi operasional KDKMP dengan menyiapkan manajer KDKMP, business assistant dan PMO atau project management officer yang semuanya untuk durasi 1 tahun serta pelatihan bagi SDM KDKMP agar KDKMP berjalan lebih kuat dan berkelanjutan,” imbuh Budi Arie.
Namun beberapa jam kemudian, Budi Arie di-reshuffle dan diganti oleh Fery Juliantono.
Profil Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi sebelumnya dikenal sebagai jurnalis dan politikus. Di Kementerian Koperasi, pria kelahiran Jakarta pada 20 April 1969, ini adalah Menkop Indonesia ke-12.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Joko Widodo, ia ia menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode 2019–2023. Kemudian, ditarik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia dari 17 Juli 2023 hingga dibubarkannya Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Johnny Gerard Plate yang terlibat korupsi.
Sebelum duduk di kursi kabinet, Budi Arie pernah menjadi pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo (PROJO) pada Pemilihan Presiden 2014 lalu. Ia dan PROJO juga secara terbuka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.
Masa kecil hingga kuliah
Anak dari pasangan Joko Asmoro dan Pudji Astuti ini tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Ia memulai pendidikan formalnya di SD Marsudirini di Koja, Jakarta Utara dan lulus dari sekolah menengah pertama di lembaga yang sama.
Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Kolese Kanisius Jakarta Pusat, pada tahun 1986 dan lulus pada tahun 1988. Setelah menyelesaikan SMA, suami dari Zara Murzandina dan memiliki dua orang anak, ini mulai belajar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
Budi mengikuti berbagai organisasi mahasiswa, seperti pers mahasiswa, komunitas olahraga, dan organisasi politik mahasiswa. Dia dijuluki Muni selama waktunya di universitas. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI pada tahun 1994, serta anggota presidium senat mahasiswa UI dari tahun 1994 hingga 1995.
Ia terlibat dalam pendirian Forum Studi Mahasiswa UI (FSM) dan aktif terlibat dalam Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI. Di bidang jurnalistik, Setiadi menjadi pemimpin redaksi majalah mahasiswa UI, Suara Mahasiswa, dari tahun 1993 hingga 1994.
Saat reformasi bergejolak 1998, ia menginisiasi dan mendirikan surat kabar yang kritis, “BERGERAK” pada tahun 1998. Bersama wartawan Tempo yang baru saja dibredel, ia aktif mengelola mingguan Media Indonesia pada tahun 1994-1996.
Selanjunya bersama beberapa seniornya ia ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.
Budi juga terlibat dalam pengorganisasian protes terhadap kebijakan rektor UI saat itu. Kemunculan Setiadi yang sering protes menarik perhatian dekannya yang kerap menanyakan kapan dirinya akan diwisuda. Ia telah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1994, tetapi butuh beberapa tahun untuk menyelesaikan skripsinya. Ia akhirnya lulus dan menerima gelar sarjana sosial dalam komunikasi pada tahun 1996.
Budi melanjutkan studi pascasarjana di bidang manajemen pembangunan sosial di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ia menyelesaikan studi pascasarjana pada tahun 2006.
Selain menjadi Ketua Umum PROJO, saat ini Budi Arie juga menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI.
Riwayat pekerjaan Budi Arie
Karier jurnalistik dan bisnis
Budi mulai bekerja sebagai jurnalis di mingguan Media Indonesia pada tahun 1994. Ia kemudian mendirikan mingguan bisnis Kontan bersama beberapa rekannya pada tahun 1996. Karena latar belakang aktivisnya, surat kabar Setiadi kerap memuat kritik pedas terhadap para pebisnis. Ia diperingatkan oleh pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama karena pemberitaannya yang keras.
Ia bekerja sebagai jurnalis untuk penerbitan hingga tahun 2001. Ia kemudian pindah ke perusahaan Mandiri Telekomunikasi Utama, di mana ia menjadi presiden direkturnya dari tahun 2001 hingga 2009. Budi juga menjabat sebagai General Manager Tabloid Bangsa dari tahun 2008 hingga 2009. Budi juga memimpin beberapa perusahaan non media, seperti Daya Mandiri dari tahun 2010, NKR Investama, Sarana Global Informasi, dan Miitra Lumina Indonesia.
Karier politik Budi Arie
Budi terlibat dalam aksi protes yang terjadi pada saat jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Ia terpilih menjadi ketua Ikatan Alumni UI tahun itu dan menjabat hingga tahun 2001. Ia kemudian mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesi Indonesia (MPI). Bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI lainnya, ia juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI.
Sebagai politikus, Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Pada Pemilihan umum Legislatif 2009, Ia pernah mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu).
Ia kemudian mendirikan PROJO, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus 2013. PROJO kemudian berjuang mengumpulkan aspirasi pencapresan Jokowi sebelum dideklarasikan PDIP secara resmi, melawan arus pencapresan Megawati dengan wakil presiden Jokowi yang ramai saat itu dan akhirnya Jokowi berhasil menjadi Presiden Ketujuh Republik Indonesia.
Pencapresan Joko Widodo
Pada tahun 2013, menjelang proses Pilpres 2014, PDIP masih memiliki wacana untuk kembali mencalonkan Megawati, dengan beberapa pilihan Cawapres, antara lain Joko Widodo.
Namun, suara akar rumput lebih menginginkan adanya calon presiden baru dan dilakukannya proses penyegaran figur calon presiden. PROJO terlibat dalam mengumpulkan suara dari akar rumput untuk pencalonan Jokowi.
Saat ini PROJO sudah berkembang dan hadir di seluruh Provinsi di Indonesia. Peran ini terulangi kembali dalam Pemilu 2019. PROJO mendukung pendaftaran kembali Joko Widodo sebagai calon presiden 2019, tetapi beberapa kontroversi sempat merebak seputar pemilihan calon wakil presiden.
Setelah pertentangan mengenai siapa figur yang pantas, Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin. PROJO menyatakan mendukung siapapun calon pendamping yang dipilih Jokowi.
Diangkat menjadi wakil menteri lalu menteri
Tiga hari setelah pelantikan Joko Widodo pada 20 Oktober 2019, ia mengumumkan susunan kabinetnya. Kabinet baru Joko Widodo memasukkan lawannya dalam pemilu, Prabowo Subianto, sebagai menterinya, sehingga memicu protes dari anggota PROJO.
Projo juga mengkritisi penunjukan Wishnutama sebagai menteri meski kurang mendukung Joko Widodo dalam kampanye presidennya.
Sekretaris Jenderal PROJO, Handoko, membubarkan PROJO setelah pengumuman kabinet baru, dengan alasan “kekecewaan yang mendalam” dan pelanggaran komitmen “melawan intoleransi dan kemauan untuk terlibat dalam politik”.
PROJO kemudian meluncurkan tagar #budiarieformenteri (Budi Arie Untuk Menteri) di Twitter.
Upaya PROJO meluncurkan tagar tersebut dikritik oleh Alifurrahman S. Asyari, pendiri situs blog pro-Jokowi Seword. Menanggapi tagar tersebut, Asyari merusak sendiri situsnya dan menggantinya dengan teks #AlifforWapres (Alif untuk Wakil Presiden).
Joko Widodo kemudian mengumumkan susunan wakil menteri dan menunjuk Budi Arie sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Usai pengumuman tersebut, Setiadi membatalkan keputusan membubarkan PROJO. Asyari menanggapi keras keputusan Setiadi yang membatalkan pembubaran tersebut dengan menyatakan bahwa:
“Kalau saya di posisi Ketua PROJO, malu banget pasti. Itu soal harga diri. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Tapi Projo kayaknya enggak punya malu ya. Jadi tawaran diterima, dan Projo batal bubar karena sudah dapat jabatan.”
Pada Mei 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap setelah terlibat kasus korupsi korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan Plate berpusat pada kenaikan biaya penggelaran base transceiver station di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Joko Widodo kemudian menunjuk Menteri Koordinator Mahfud MD sebagai penjabat menteri.
Kurang dari sebulan setelah penangkapannya, Joko Widodo menunjuk Setiadi sebagai menteri komunikasi dan informasi baru dalam perombakan kabinet menjelang pemilihan umum 2024.
Perombakan ini secara luas dilihat sebagai langkah Presiden untuk mengangkat pendukungnya ke dalam pemerintahan sebelum pemilihan umum pada bulan Februari. Usai dilantik menjadi menteri, Setiadi mengumumkan rencananya membentuk badan pengawasan konten media sosial.
Pencapresan Prabowo Subianto
PROJO awalnya tidak menyatakan arah dukungan, walaupun berkali-kali didesak oleh relawan maupun partai untuk mendukung Ganjar Pranowo. Budi Arie sendiri memberitahukan bahwa Projo masih menunggu sikap dan arahan langsung dari Jokowi.
Pada 6 Juli 2023, Relawan Prabowo berkunjung ke DPP PROJO. Akhirnya pada 14 Oktober 2023, PROJO secara resmi mengumumkan dukungan kepada Prabowo.
Harta Budi Arie
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Arie memiliki kekayaan senilai Rp101.000.000.000, terdiri dari tanah dan bangunan, tiga mobil, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta benda lainnya.
Ia memiliki tanah dan bangunan di beberapa kota antara lain Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Tangerang. Ia juga memiliki tanah warisan di beberapa lokasi di Bekasi dan Padang.
Kontroversi Budi Arie
Pada 2015, ia pernah kedapatan berfoto dengan tentara Israel di akun Facebook pribadinya bersama rombongan di sebuah kapal berbendara Israel. Setelah viral, foto tersebut sudah tidak tersedia lagi di akun Facebook pribadinya.
Kemudian, pengangkatan Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi dalam kabinet Jokowi kontroversial karena riwayatnya sebagai mantan Ketua PROJO dianggap sebagai politik balas budi.
Selama menjabat sebagai menteri, Budi Arie juga pernah mengeluarkan beberapa komentar yang dianggap kontroversial. Ia pernah menyarankan agar Presiden Jokowi menambah masa jabatan menjadi tiga periode.
Budi juga pernah memberikan pernyataan partai politik yang kalah pemilu bisa masuk penjara. Selain itu, ia juga pernah memberikan pernyataan bahwa artis yang mempromosikan judi online bisa menjadi duta judi online.
Belakangan diketahui, pada masa jabatnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, sejumlah pegawai Kominfo (kini Komdigi) menjadi operator bandar judi online dan ditangkap.
