Soal fee judol, Kejagung sebut penyebutan nama Budi Arie berdasarkan fakta

- Redaksi

Senin, 26 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. l Istimewa

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi. l Istimewa

sukabumiheadline.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pencantuman nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam surat dakwaan perkara judi online tak bisa dilepaskan dari fakta hukum yang bersumber dari berkas penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) hanya bisa menyusun dakwaan berdasarkan hasil kerja penyidik, bukan asumsi atau spekulasi.

“Penuntut umum tidak boleh lari dari fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara,” kata Harli kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Kamis, 22 Mei 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan ini menjawab sorotan publik atas munculnya nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei lalu.

Dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus, JPU menyebut alokasi pembagian dana suap dari pengelola situs judi online 50 persen disebut untuk Budi Arie, 30 persen untuk Zulkarnaen, dan 20 persen untuk Adhi Kismanto. Namun hingga kini, Budi Arie belum ditetapkan sebagai tersangka.

Harli menegaskan, penyebutan nama dalam dakwaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung fakta yang sah dalam berkas penyidikan.

“Kalau tidak ada faktanya di berkas, tidak mungkin jaksa mencantumkan itu,” ujarnya.

Menurut Harli, posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana hanya sebatas penuntut umum. Sementara proses penyidikan berada di tangan kepolisian karena perkara ini tergolong tindak pidana umum. Ia juga menjelaskan bahwa pemanggilan seseorang ke pengadilan sebagai saksi hanya bisa dilakukan jika ia tercantum dalam daftar saksi yang disusun penyidik.

“Kalau tidak masuk dalam daftar saksi, maka harus melalui penetapan majelis hakim,” kata Harli.

Kejagung menolak menanggapi soal potensi penyidikan baru terhadap Budi Arie. Harli menegaskan, jika tidak ada fakta baru dari penyidik, jaksa tidak punya dasar untuk bertindak.

“Kami tidak berandai-andai. Semua harus berdasarkan fakta hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi merespons ihwal dirinya berpotensi dipanggil kembali oleh Bareskrim Polri dalam kasus perlindungan terhadap laman judi online. Ia mengatakan bahwa pemanggilan tersebut seperti sebuah lagu yang telah usang.

“Lagu lama, kaset rusak. Itu aja dikutip tuh, lagu lama, kaset rusak,” ucap Budi seusai audiensi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu (21/5/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menyatakan peluang untuk memeriksa kembali mantan menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di perkara perlindungan situs judi online terbuka. Penyidik, kata dia, akan mengikuti petunjuk hakim dalam perkara ini.

“Yang jelas kami pernah periksa. Tentunya mungkin akan kami konfirmasi ulang kalau memang ada petunjuk,” kata Sigit di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Mei 2025.

Berita Terkait

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta
Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres
Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:42 WIB

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta

Sabtu, 14 November 2026 - 21:15 WIB

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Kamis, 12 November 2026 - 21:09 WIB

150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar

Kamis, 12 November 2026 - 11:31 WIB

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres

Berita Terbaru

Ilustrasi bupati dan wali kota - sukabumiheadline.com

Politik

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 Nov 2026 - 11:00 WIB

MA dan MO diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor di Bandung tak berkutik - Polrestabes Bandung

Kriminal

Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik

Senin, 16 Nov 2026 - 02:00 WIB