sukabumiheadline.com – Provinsi Jawa Barat meraih peringkat pertama nasional dengan realisasi investasi tertinggi, namun di sisi lain angka pengangguran di provinsi ini masih terbilang tinggi.
Bahkan, provinsi dengan penduduk 54 juta ini masih secara konsisten masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025/2026, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat sebanyak 6,77 persen.
Untuk perbandingan, pada tahun 2023 sempat mencapai 7,44 persen secara nasional dan di masa pandemi pada tahun 2020 sempat mencapai angka 10,46 persen. Namun, pada 2024, tingkat pengangguran di Jabar naik menjadi 6,75 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kota Sukabumi juara 3
Mirisnya, Kota Sukabumi menempati posisi ke-3 dalam persentase jumlah pengangguran di Jawa Barat. Hal ini salah satunya dipicu perbedaan mencolok antara kawasan industri di utara dan pusat Jabar dengan wilayah agraris dan pariwisata di selatan.
Meskipun secara jumlah —berbanding total penduduk— tidak lebih besar dari Kabupaten Sukabumi, namun dari sisi persentase, jumlah pengangguran berbanding jumlah penduduk Kota Sukabumi masuk ke dalam kelompok tiga besar.
Berikut adalah 5 besar persentase tingkat pengangguran di kabupaten dan kota Jawa Barat, dikutip sukabumiheadline.com dari data BPS 2025/2026 yang diperbaharui November 2025.
- Bekasi 8,78 persen
- Kota Cimahi 8,75 persen
- Kota Sukabumi 8,19 persen
- Karawang 7,99 persen
- Kota Bogor 7,95 persen
Dengan demikian, dari total jumlah penduduk Kota Sukabumi sebanyak 364.735 jiwa (data 2024), ada sekira 29.871 jiwa di antaranya berstatus pengangguran, atau ada sekira 14,281 pengangguran berbanding angkatan kerja 174,380 jiwa.
Jumlah riil penganggurane potensial lebih besar mengingat definisi pengangguran versi BPS adalah orang yang melakukan aktivitas kerja pada seminggu terakhir saja.
Pengangguran berdampak luas pada individu, masyarakat, dan negara, mencakup penurunan kesejahteraan, meningkatnya kemiskinan, dan beban psikologis (stres, depresi), serta memicu kriminalitas dan ketidakstabilan sosial-politik karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Bahkan, tingginya pengangguran akan memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah, sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pendapatan negara dari pajak, dan menurunkan produktivitas nasional.
Keterampilan juga bisa menurun karena tidak digunakan, dan negara harus mengeluarkan biaya lebih untuk jaminan sosial dan keamanan.
Pengangguran di Jawa Barat
Diinformasikan, rata-rata pengangguran nasional berada di kisaran 4,8 persen – 5,3 persen , Jawa Barat seringkali berada di angka 6,5 persen hingga 7,5 persen.
Meskipun Jawa Barat menjadi juara investasi, namun juga sekaligus menjadi jawara pengangguran. Populasi penduduk yang tertinggi, magnet migrasi, otomasi industri hingga ketimpangan wilayah dituding sebagai penyebab.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan masuknya investasi sebesar Rp296,8 triliun mempunyai mengkonversi menjadi lapangan kerja bagi warga lokal, bukan hanya bagi mesin atau pekerja ahli dari luar daerah.
Menurut Dedi Mulyadi, tingginya investasi di Jawa Barat tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memastikan investasi di Jabar aman dan mudah sehingga dipercaya investor,” katanya, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat.
Dari total realisasi investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat mencapai Rp147,02 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp149,8 triliun. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara investasi domestik dan asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu menjadi indikator penting bahwa pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga diperkuat oleh pelaku usaha nasional.
KDM berharap, besarnya investasi yang masuk ke Jawa Barat dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan usaha mikro kecil menengah, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Jawa Barat terbuka bagi investasi, tetapi tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
