sukabumiheadline.com – Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyad-Erwan Setiawan.
Mengutip dari kompas.com, metode Penelitian Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.
Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Ketersediaan lapangan pekerjaan
Sebanyak 44,8% responden menilai lapangan pekerjaan sebagai masalah paling mendesak di Jabar.
Di urutan berikutnya, ada perbaikan jalan (30,8%), ekonomi dan harga bahan pokok (27,9%), serta pemerataan dan bantuan pendidikan, termasuk zonasi sekolah (21,2%).
Selanjutnya, 18,2% responden menyoroti persoalan sampah dan pengelolaannya sebagai masalah mendesak yang perlu segera diatasi.
Disusul keamanan dan kriminalitas, termasuk geng motor (12,1%), serta pelayanan dan fasilitas kesehatan (13%).
Adapun masalah lain yang dinilai mendesak adalah penggulangan bencana banjir (4,9%), pelayanan masyarakat (4,6%), pengentasan kemiskinan dan transportasi (masing-masing 3,8%), serta pemberantasan korupsi dan ketersediaan air bersih (masing-masing 3,1%).
Tak puas soal lapangan kerja
Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, mengatakan masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja Pemprov Jabar dalam menangani persoalan paling mendesak, yakni lapangan pekerjaan.
Berdasarkan survei, 67,2% responden tidak puas dengan kinerja Dedi-Erwan dalam mengatasi masalah lapangan kerja dan pengangguran. Hanya 31,4% yang menyatakan puas.
“Soal lapangan kerja paling kentara. Masyarakat merasa lapangan kerja sangat sempit dan berharap segera diselesaikan. Tingkat kepuasan sangat rendah,” ujar Rangga, Jumat (15/8/2025) lalu.
Selain itu, 60,4% responden juga tidak puas dengan kinerja Pemprov Jabar dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Namun, di sisi lain, kepuasan publik relatif tinggi pada beberapa aspek lain. Sebanyak 66,1% responden puas dengan ketersediaan pelayanan publik, 65,7% puas dengan kecepatan pelayanan publik, dan 66% puas terhadap pengembangan pariwisata serta infrastruktur penunjangnya.
