Muhaimin: Tak Masalah PAN Dapat Jatah Menteri, Tapi Jangan Ganggu PKB

- Redaksi

Kamis, 24 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Rumor bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju tidak dipersoalkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. Asalkan, partai Namun, Muhaimin mewanti-wanti untuk tidak mengganggu PKB

“Silakan, asal tidak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa (seperti) Ukraina lawan Rusia nanti,” kata Muhaimin seperti diberitakan republika.co.id, Kamis (24/3/2022).

Muhaimin juga mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bali, dan menyebut tidak ada pembicaraan ihwal reshuffle Kabinet Indonesia Maju. “Saya juga heran banyak yang tanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Saya ketemu beliau di Bali juga, tak ada cerita reshuffle.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN, Bima Arya Sugiarto menyebut namanya tidak direkomendasikan menjadi menteri dalam wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju karena masih memiliki tanggung jawab sebagai Wali Kota Bogor.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku mendapat kabar isu perombakan kabinet (reshuffle) pada Rabu Pon atau 8 Desember 2021 lalu.

“Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif pak Jokowi. Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle,” kata Yandri, Selasa (30/11/2021).

Namun, hingga Maret 2022, reshuffle tidak juga terjadi dan wacana tersebut kembali sepi pemberitaan.

Sementara, hasil Survei terbaru yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk ‘Dinamika Isu Sosial, Kemasyarakatan, dan Konstelasi Politik 2024’. Dalam hasilnya, terungkap sebanyak 52 persen publik menilai reshuffle atau perombakan kabinet perlu dilakukan.

“Yang menyatakan masih perlu adanya reshuffle itu 11 persen tapi yang nyatakan perlu 41 persen, berarti total ada 52 persen menyatakan reshuffle diperlukan,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Sabtu (26/2/2022).

Hasil survei menunjukkan bahwa publik mengharapkan empat menteri Jokowi diganti. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Berita Terkait

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau - Suzuki

Otomotif

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:00 WIB