Muhaimin: Tak Masalah PAN Dapat Jatah Menteri, Tapi Jangan Ganggu PKB

SUKABUMIHEADLINE.com l Rumor bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju tidak dipersoalkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. Asalkan, partai Namun, Muhaimin mewanti-wanti untuk tidak mengganggu PKB

“Silakan, asal tidak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa (seperti) Ukraina lawan Rusia nanti,” kata Muhaimin seperti diberitakan republika.co.id, Kamis (24/3/2022).

Muhaimin juga mengaku sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bali, dan menyebut tidak ada pembicaraan ihwal reshuffle Kabinet Indonesia Maju. “Saya juga heran banyak yang tanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda. Saya ketemu beliau di Bali juga, tak ada cerita reshuffle.”

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN, Bima Arya Sugiarto menyebut namanya tidak direkomendasikan menjadi menteri dalam wacana reshuffle kabinet Indonesia Maju karena masih memiliki tanggung jawab sebagai Wali Kota Bogor.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku mendapat kabar isu perombakan kabinet (reshuffle) pada Rabu Pon atau 8 Desember 2021 lalu.

“Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih. Tapi kan itu hak prerogatif pak Jokowi. Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle,” kata Yandri, Selasa (30/11/2021).

Namun, hingga Maret 2022, reshuffle tidak juga terjadi dan wacana tersebut kembali sepi pemberitaan.

Sementara, hasil Survei terbaru yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk ‘Dinamika Isu Sosial, Kemasyarakatan, dan Konstelasi Politik 2024’. Dalam hasilnya, terungkap sebanyak 52 persen publik menilai reshuffle atau perombakan kabinet perlu dilakukan.

“Yang menyatakan masih perlu adanya reshuffle itu 11 persen tapi yang nyatakan perlu 41 persen, berarti total ada 52 persen menyatakan reshuffle diperlukan,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, Sabtu (26/2/2022).

Hasil survei menunjukkan bahwa publik mengharapkan empat menteri Jokowi diganti. Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.