SUKABUMIHEADLINE.com l Isu reshuffle kabinet sudah lama berembus sejak Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung ke barisan koalisi pemerintah akhir tahun lalu.
Kini isu itu kembali menemukan momentumnya, seusai Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dikabarkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Namun, kabar itu langsung dibantah Zulhas. “Hoaks alias tidak benar,” kata Zulkifli diberitakan republika.co.id, Senin (7/3/2022).
Namun, isu PAN segera bergabung ke kabinet Jokowi, direspons partai koalisi yang sejak awal menjadi pendukung Jokowi, misalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum PPPArsul Sani, mengaku PPP tak mempermasalahkan jika PAN gabung ke kabinet Indonesia Maju jilid II, namun mengakui adanya kegusaran di kalangan internal partainya.
“Kami tidak keberatan, yang jelas itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” kata Arsul.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menambah jabatan wakil menteri (wamen), lewat revisi Peraturan Presiden (Perpres). Namun, hingga saat ini jabatan wamen tersebut masih belum diisi.
Di antaranya yakni posisi Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Koperasi UKM, Wakil Menteri Perindustrian, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Nyaris bersamaan dengan isu reshuffle, muncul desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang dinilai membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Desakan datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
“Presiden (Jokowi) perlu mengoreksi dan mengevaluasi menteri-menterinya yang seperti ini (menteri Agama) agar tidak menimbulkan keresahan umat,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI Andi Anzhar Cakra Wijaya, Jumat (25/2/2022) lalu.
Menurut Andi, ICMI “menangkap” keresahan umat Islam saat ini akibat pernyataan Menag Yaqut tersebut. “Seharusnya Menteri Agama lebih arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Tidak malah membuat gaduh dan resah umat (Islam),” katanya pula.
Waketum ICMI Bidang Politik, Hubungan Internasional, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini menambahkan, mungkin maksud dan tujuan Menteri Yaqut baik, tapi cara penyampaiannya yang mengasosiasikan (membandingkan) suara adzan dengan gonggongan anjing itu yang tidak tepat.
Untuk itu, ICMI, kata Andi Anzhar, meminta Presiden Jokowi agar segera mengevaluasi kinerja Menteri Agama tersebut dan bila perlu me-reshuffle-nya dengan sosok yang baik yang diterima umat Islam sebagai mayoritas dan bukan figur yang sering membuat pernyataan kontroversial. Penonaktifan dan penggantian Menteri Agama itu sangat penting, ujar mantan Anggota DPR RI ini, mengingat sampai sekarang publik dan umat Islam terus bereaksi keras terhadap kasus yang dapat masuk kategori penistaan agama dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu.
“ICMI meminta kepada Presiden agar serius menangani hal ini. Jangan sampai, umat Islam di seluruh Indonesia bereaksi keras dan membuat situasi stabilitas negara tidak kondusif. Presiden-lah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengganti kabinetnya. Jangan sampai, jalannya pemerintahan terganggu karena situasi yang tidak kondusif akibat kinerja menterinya yang membuat resah umat,” katanya lagi.
Indonesia Political Opinion (IPO) juga merilis hasil survei terbaru bertajuk ‘Dinamika Isu Sosial, Kemasyarakatan, dan Konstelasi Politik 2024’. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan sebanyak 52 persen publik menilai reshuffle perlu dilakukan.
Dedi mengatakan, saat responden ditanya lebih detail terkait siapa menteri yang paling layak diganti, mayoritas responden menjawab Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas paling layak di-reshuffle dengan persepsi publik 62 persen. Survei tersebut dilakukan sebelum ramai-ramai soal pernyataan Menag Yaqut soal analogi pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing.
“Karena ini selesai 22 Februari jadi toa belum masuk, mungkin kalau sekarang bisa makin justru meningkat drastis,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, juga jadi menteri yang paling diharapkan di-reshuffle oleh publik dengan persepsi publik 42 persen. Hal tersebut tidak lepas dari polemik Undang-Undang Cipta Kerja dan Jaminan Hari Tua yang ramai belakangan ini.
Selain itu, desakan reshuffle juga kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Mahfud MD.