sukabumiheadline.com l Lebih dari 4.000 warga berkewarganegaraan ganda Israel- Prancis dilaporkan telah bergabung menjadi tentara bayaran Israel untuk membantu melancarkan serangan di Gaza.
Informasi tersebut mencuat setelah Europe 1, salah satu stasiun penyiaran radio terkemuka di Prancis mengungkap bahwa ribuan warga negaranya telah bergabung bersama tentara Israel di jalur Gaza.
“Total 4.185 orang Perancis atau Perancis-Israel bertempur bersama tentara Israel di garis depan di Gaza. Ini adalah kontingen terbesar setelah AS,” Europe 1, dikutip dari Morocco World News.
Beredarnya fakta ini sontak memicu protes dari sejumlah pihak, salah satunya Thomas Portes, anggota parlemen dari partai politik La France Insoumise (LFI).
Thomas Portes dengan tegas menentang tindakan yang dilakukan warga negaranya itu.
Ia bahkan meminta pemerintah untuk menyerukan tuntutan pidana penjara terhadap warga negara Perancis yang terlibat dalam kejahatan perang terhadap warga Palestina.
“Kolonisasi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, jika Kementerian Kehakiman gagal mengambil tindakan segera, parlemen berhak melaporkan masalah tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Paris,” tegas Thomas Portes.
Senada dengan Portes, Asosiasi France Palestine Solidarite (AFPS) juga menyerukan pertanggungjawaban bagi warga Prancis yang terlibat dalam kejahatan perang terhadap Palestina.
Baru-baru ini Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna juga turut melontarkan kecaman kepada pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat.
“Kami tidak akan menerima tindakan ini. Prancis akan menerapkan sanksi kepada pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki,” kata Colonna pada konferensi pers di Beirut.
1.200 warga Yahudi di Prancis Imigrasi ke Israel
Laporan pada awal Desember terkait keterlibatan warga Prancis dalam pasukan Israel memicu kemarahan di Prancis.
Sampai-sampai mendorong diskusi publik dan refleksi mengenai implikasi partisipasi tersebut.
Menurut catatan Jerusalem Post, sejak 7 Oktober terjadi peningkatan sebesar 430 persen atau sekitar 1.200 warga telah mengajukan permohonan aliyah, yakni imigrasi Yahudi ke Israel dari Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron yang awalnya menawarkan dukungan diplomatik kepada Israel kini mulai mengkritik tindakan warga negaranya, lantaran turut bergabung melakukan serangan di Gaza.
Sikap pemerintah Prancis terhadap konflik ini bahkan telah berubah, termasuk larangan demonstrasi pro-Palestina yang kemudian dibatalkan oleh lembaga yudisial tertinggi Prancis.
“Faktanya hari ini warga sipil dibom, faktanya bayi, perempuan dan orang tua dibom dan terbunuh. Jadi tidak ada alasan lagi, kami mendesak Israel untuk berhenti,” ujar Macron
“Kami mendesak pengeboman dihentikan di Gaza, saya berharap Amerika Serikat dan Inggris akan mengikuti langkah Perancis mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza,” tambahnya.
35.000 Warga Israel Borong Tanah di Siprus
Media lokal Turki mengungkapkan ada 35.000 orang Yahudi warga Israel telah memborong properti mencakup lahan seluas 2.500 hektar di Siprus Utara.
Siprus merupakan wilayah kecil di di Mediterania yang berjarak sekitar 113 km dari Turki.
“Beberapa surat kabar Turki menyebut bahwa 35.000 orang Yahudi membeli properti di Siprus Utara, yang mencakup lahan seluas 2.500 hektar,” jelas Sabahattin Ismail, seorang jurnalis yang merupakan penasihat mantan presiden Republik Turki Siprus Utara (TRNC).
Isu ini sontak memicu kekhawatiran 380.000 warga Siprus Utara terkait adanya penjajahan wilayah mereka oleh Israel seperti yang saat ini terjadi di Jalur Gaza.
Merespon tuduhan orang Yahudi Israel yang membeli properti di wilayah tersebut, Ersin Tatar yang saat ini menjabat sebagai kepala pemerintahan TRNC mengatakan pihaknya kini membatasi penjualan properti kepada warga negara asing.
“Kami memiliki beberapa langkah dan tindakan yang akan diambil terhadap (penjualan ini),” kata Tatar, dikutip Middle East Eye.
Menteri Dalam Negeri TRNC Dursun Oguz mengatakan kepada parlemen Siprus Utara pada bulan November bahwa pemerintah juga turut menyiapkan dua undang-undang untuk mengatur proses penjualan properti kepada warga negara asing.
Dengan diberlakukannya pembatasan penjualan properti, warga negara asing yang awalnya mempunyai hak untuk membeli properti di Siprus Utara sebesar 5 decare tanah tanpa rumah kini jumlahnya akan dipangkas.
Baca juga: Serangan Houthi di Laut Merah Bikin Harga Mobil di Israel Melonjak, Pajak Naik, Dolar Menguat
Tatar mengatakan pembatasan akan diberlakukan sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Israel dan Yahudi Eropa membeli tanah di wilayah tersebut.
Kendati fakta ini belum dapat dibuktikan kebenarannya, namun pada bulan lalu Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan melaporkan bahwa terdapat 200 warga Israel yang melakukan pembelian properti di Siprus Utara sejak tahun 2000.
“Warga negara Israel menempati peringkat ke-12 di antara semua negara. Dalam lima tahun terakhir saja, total 15.000 permohonan pembelian real estate di TRNC berasal dari negara lain, bukan Israel,” jelas Menlu Fidan.
Baca juga: Bisnis Properti Israel Hancur Lebur Sejak Perang dengan Hamas di Gaza, Transaksi Merosot Tajam
Banyak pihak menilai bahwa aksi borong tanah yang dilakukan warga Israel merupakan langkah antisipasi apabila nantinya tentara IDF kalah dalam melawan Hamas di jalur Gaza.
Israel mengumumkan kekalahan terburuknya dalam lebih dari sebulan pada 13 Desember setelah penyergapan di reruntuhan Gaza.
Dalam laporannya Israel menuturkan 10 tentaranya tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk seorang kolonel penuh yang memimpin pangkalan depan dan seorang letnan kolonel yang memimpin resimen.
Terbaru, sejumlah laporan media ibrani mengonfirmasikan Israel menarik pasukan elite Brigade Golani dari Gaza setelah pertempuran sengit selama 60 hari yang membuat brigade tersebut mengalami kerugian besar.