sukabumiheadline.com l Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih PDIP yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Lantas, bagaimana respons dunia usaha terhadap pasangan Ganjar-Mahfud?
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, sebagai Ketua Umum Apindo ia tidak bisa menilai baik atau buruknya seperti apa pilihan cawapres tersebut.
“Pasti punya alasan kenapa pilih pasangan masing-masing. Yang pasti kami selalu mengatakan pemimpin masa depan ini sangat penting karena Indonesia hanya punya waktu 10 tahun untuk keluar dari yang kita sebut bonus demografi, karena setelah 10 tahun sudah nggak bisa bonus demografi lagi, itu menjadi aging population,” kata Shinta dilansir cnbcndonesia.com, Rabu (18/10/2023).
“Jadi siapapun pemimpin yang akan datang, tentu saja itu pilihan dari masing-masing parpol yang menentukan. Kita tentu saja mau pemimpin yang bisa terus mendorong untuk berdaya saing, kompetisi Indonesia, pengembangan SDM (sumber daya manusia), ya itu pastinya,” ujarnya.
Shinta mengatakan Apindo juga telah membuat roadmap sebagai sumbangsih dari para pengusaha untuk para calon pemimpin. “Jadi ini masukan kami, sumbangsih kami kepada calon pemimpin-pemimpin yang akan datang, di situ lah kami sebutkan apa sebenarnya hal-hal yang dibutuhkan,” tutur dia.
Shinta menilai pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang cukup baik untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
“Saya rasa (pasangan itu) baik-baik saja. Saya rasa semua pasti sudah memilih yang terbaik. Jadi kami bukan dalam posisi untuk menilai secara politis. Siapapun pemimpin yang akan dicalonkan pasti sudah melalui proses untuk mencari pemimpin dan pasangan yang mumpuni, yang paling cocok satu sama lain,” jelasnya.
Pernyataan Mahfud MD Setelah Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Setelah resmi diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mahfud pun menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, dia menyoroti demokrasi dan penegakan hukum. Dia juga berbicara soal toleransi di tengah keberagaman.
Mahfud juga memberi perhatian terhadap perlindungan kaum lemah. Dia menggunakan diksi “wong cilik”, sapaan yang sering digunakan PDIP.
Dia juga bercerita soal kedekatan dengan Ganjar. Mahfud sangat yakin Ganjar adalah calon presiden yang tepat dan dibutuhkan Indonesia.
“Bersama Mas Ganjar, saya akan mendedikasikan diri, semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan dan keteguhan sikap saya, serta keberanian-keberanian yang selama ini saya usahakan untuk selalu ditunjukkan kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Mahfud di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/8).
Sementara dalam sambutannya, Mahfud menyebut sebagai kehormatan dan kebanggaan diberi amanah mengemban tanggung jawab yang besar dan mulia bersama Ganjar meneruskan cita-cita Bung Karno dan para pendiri negara lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Bung Karno dan Bung Hatta telah mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang emas kemerdekaan Republik Indonesia. Mas Ganjar dan saya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia akan melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045,” kata Mahfud.
Cita-cita Indonesia, tambah dia, menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat, yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup serta mengedepankan persaudaraan.
“Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga misalnya di bidang sosial politik budaya pertahanan keamanan dan ekonominya,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi di mana kekuasaan berada di tangan rakyat.
“Dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi akan anarkis. Sementara nomokrasi tanpa demokrasi akan sewenang-wenang sehingga keduanya harus berjalan seiring dan seimbang,” tegasnya.
“Demokrasi menghargai perbedaan dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia baik ras, suku maupun agama itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan sendiri,” kata Mahfud.