sukabumiheadline.com – Wakil Ketua komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti sejumlah persoalan anggaran dalam rapat kerja (Raker) bersama mitra perangkat daerah yang digelar di Aula DKUKM, Jalan Raya Cibolang, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Raker dihadiri pejabat Dinas Perdagangan dan Industri (Disdagin), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bapenda, serta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda).
Paoji mengungkapkan ada sedikit kenaikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Namun, kata dia, hal itu tidak menyentuh sektor infrastruktur ataupun program prioritas seperti gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tambahan anggaran bukan untuk infrastruktur, melainkan gaji ASN. Namun, kenyataannya banyak yang belum dibayarkan,” kata Paoji, Jumat (18/7/2025).
“Padahal, seharusnya pembayaran dilakukan 14 bulan, namun realitanya baru 10 bulan. Ini yang menjadi persoalan,” jelas dia.
Menurutnya, meski persoalan tersebut masih bisa diantisipasi hingga saat ini, ia berharap gaji ASN bisa segera terealisasi secara penuh hingga akhir tahun 2025. Ia juga menegaskan pentingnya ketepatan dalam penyaluran anggaran oleh setiap perangkat daerah.
“Masalah lainnya adalah anggaran murni belum terselesaikan, tapi perubahan sudah datang. Belum lagi ada Silpa dan lain-lain. Harus matang dalam pengajuan, jangan sampai anggaran besar tapi tidak terserap,” tegas dia.
Pria yang juga Plt. Ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi juga menyinggung soal belum rampungnya pembahasan RPJMD, yang dinilai berpotensi menghambat keselarasan Visi dan Misi Bupati Sukabumi dengan kebijakan anggaran sejak 2024.
