sukabumiheadline.com l Isu terkait rencana redenominasi Rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1 hingga kini tak kunjung terwujud. Bahkan, pemerintah dan DPR maupun DPD tak kunjung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, hingga kini pihaknya secara internal pun belum membahas RUU tersebut. Bahkan, ia menekankan belum ada perkembangan berarti.
“Sekarang kita belum lihat lagi, nanti kita akan lihat dulu,” kata Febrio, Jumat (16/6/2023) lalu.
Diketahui, RUU tersebut dimasukkan oelh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke dalam rencana stratgis Kementerian Keuangan 2020-2024. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020.
Namun, meski hampir memasuki tahun terakhir pengimplementasian, tapi pembahasan RUU tak kunjung dilakukan. Meskipun demikian, Febrio memastikan rencana itu belum tentu batal diterapkan.
“Tapi saya belum tahu, nanti kita lihat,” tuturnya.
Isu redenominasi Rupiah juga kembali mencuat dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Rabu (15/6/2023).
Destry mengatakan bahwa BI juga berkeinginan kuat supaya redenominasi itu bisa segera direalisasikan karena dampaknya bagi perekonomian akan sangat bagus, termasuk dari sisi efisiensi sistem transaksi, akuntansi, hingga pelaporan APBN.
“Kami di BI sebetulnya gemas juga bahwa kita juga akan lebih bagus kalau terjadi redenominasi. Itu juga akan menyederhanakan dengan satuan yang lebih kita cut dan kita sebenarnya sudah siap,” kata Destry di Gedung DPD sebagaimana ditayangkan dalam akun Youtube DPD RI.