Warga Sukabumi Sudah Tahu? Ternyata Lulusan Sekolah Kedinasan Tak Otomatis Jadi PNS

- Redaksi

Kamis, 20 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Upacara pelulusan praja IPDN. l Istimewa

Upacara pelulusan praja IPDN. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Warga Sukabumi yang lulus atau diterima di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, sebaiknya jangan dulu girang. Hal itu karena ternyata tidak semua lulusan sekolah kedinasan itu diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diketahui pada saat Men PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Abdullah Azwar Anas dan jajarannya melaksanakan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 10 April 2023 lalu. Salah satu pembahasan pada rapat tersebut adalah mengenai Seleksi CPNS 2023 dari lulusan IPDN yang berkurang drastis.

Diketahui Kementerian PANRB tidak akan buka lowongan CPNS untuk jabatan pelaksana di tahun 2023. Hal tersebut berdampak pada penyerapan lulusan IPDN yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan berkurang.

Men PANRB menyebutkan pada tahun 2023, lulusan IPDN yang akan diserap menjadi ASN hanya sebanyak 534 formasi.

Disebutkan, penyerapan lulusan IPDN tersebut menurun dari tahun 2021 sebanyak 1.106 orang dan 2022 sebanyak 1.230 orang.

Penurunan penyerapan lulusan IPDN sebagai jabatan pelaksana disebabkan karena adanya digitalisasi. Karenanya, pertumbuhan jabatan pelaksana diprediksi akan negative growth bahkan hingga 30 persen hingga beberapa tahun ke depan.

Baca Juga :  Sebaran ASN Kabupaten Sukabumi, ini OPD terbanyak dan kecamatan paling sedikit PNS

Kebijakan tersebut dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang karena diketahui, lulusan IPDN pada 2023 disetujui diserap sebanyak 1.410 praja. Akan tetapi, Kemen PANRB hanya memberikan izin penerimaan CPNS jalur IPDN 2023 hanya 534 formasi.

Junimart menyebut 534 formasi yang dibuka pada tahun 2023 tersebut dinilai tidak rasional.

Biasanya, setiap tahun kabupaten/kota di Indonesia membutuhkan 2 orang pamong, dan provinsi membutuhkan 4 orang pamong lulusan IPDN.

Padahal di sisi lain, DPR RI sudah menyetujui anggaran pendidikan bagi lebih dari 1.100 calon siswa IPDN pada 2023.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau
Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza
Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut
Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang
Profil lengkap Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang baru gantikan Irjen Akhmad Wiyagus
Ini profil Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya tantang Dedi Mulyadi
Prabowo ingin relokasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, PBNU: Langkah blunder
Banyak jadi pengemis, Dedi Mulyadi: Saya bubarkan Dinas Perlindungan Anak!

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 19:06 WIB

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Senin, 21 April 2025 - 17:09 WIB

Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza

Senin, 21 April 2025 - 10:43 WIB

Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut

Rabu, 16 April 2025 - 14:57 WIB

Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang

Selasa, 15 April 2025 - 18:52 WIB

Profil lengkap Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang baru gantikan Irjen Akhmad Wiyagus

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Jawa Barat

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Rabu, 23 Apr 2025 - 19:06 WIB