Warga Sukabumi Sudah Tahu? Ternyata Lulusan Sekolah Kedinasan Tak Otomatis Jadi PNS

- Redaksi

Kamis, 20 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Upacara pelulusan praja IPDN. l Istimewa

Upacara pelulusan praja IPDN. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Warga Sukabumi yang lulus atau diterima di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, sebaiknya jangan dulu girang. Hal itu karena ternyata tidak semua lulusan sekolah kedinasan itu diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut diketahui pada saat Men PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Abdullah Azwar Anas dan jajarannya melaksanakan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin, 10 April 2023 lalu. Salah satu pembahasan pada rapat tersebut adalah mengenai Seleksi CPNS 2023 dari lulusan IPDN yang berkurang drastis.

Diketahui Kementerian PANRB tidak akan buka lowongan CPNS untuk jabatan pelaksana di tahun 2023. Hal tersebut berdampak pada penyerapan lulusan IPDN yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan berkurang.

Men PANRB menyebutkan pada tahun 2023, lulusan IPDN yang akan diserap menjadi ASN hanya sebanyak 534 formasi.

Disebutkan, penyerapan lulusan IPDN tersebut menurun dari tahun 2021 sebanyak 1.106 orang dan 2022 sebanyak 1.230 orang.

Penurunan penyerapan lulusan IPDN sebagai jabatan pelaksana disebabkan karena adanya digitalisasi. Karenanya, pertumbuhan jabatan pelaksana diprediksi akan negative growth bahkan hingga 30 persen hingga beberapa tahun ke depan.

Baca Juga :  Aturan Baru, PNS Bolos Kerja 10 Hari Langsung Dipecat

Kebijakan tersebut dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang karena diketahui, lulusan IPDN pada 2023 disetujui diserap sebanyak 1.410 praja. Akan tetapi, Kemen PANRB hanya memberikan izin penerimaan CPNS jalur IPDN 2023 hanya 534 formasi.

Junimart menyebut 534 formasi yang dibuka pada tahun 2023 tersebut dinilai tidak rasional.

Biasanya, setiap tahun kabupaten/kota di Indonesia membutuhkan 2 orang pamong, dan provinsi membutuhkan 4 orang pamong lulusan IPDN.

Padahal di sisi lain, DPR RI sudah menyetujui anggaran pendidikan bagi lebih dari 1.100 calon siswa IPDN pada 2023.

Berita Terkait

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Berita Terkait

Rabu, 16 Juli 2025 - 00:35 WIB

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji

Senin, 14 Juli 2025 - 21:39 WIB

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Minggu, 13 Juli 2025 - 18:44 WIB

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Berita Terbaru