sukabumiheadline.com – Sebanyak enam rumah sakit di Kota dan Kabupaten Sukabumi digendeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Kerjasama dijalin agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan rumah sakit, baik yang pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan maupun tidak.
Total sebanyak 86 RS dan rumah sakit umum daerah (RSUD) digandeng Pemprov Jabar. Kolaborasi ini melibatkan 7 rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jabar serta 79 rumah sakit lainnya yang telah sepakat menjalin kerjasama, termasuk rumah sakit pusat rujukan yang berada di Jawa Barat dan Jakarta, serta satu rumah sakit jiwa (RSJ).
Dengan kerjasama yang tersebar luas, maka semakin lebar pula jangkauan pelayanan kesehatan sehingga tidak ada lagi masalah pelayanan meski pasien berada di luar wilayah administrasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasien yang pengobatannya tidak ditanggung BPJS atau asuransi/jaminan kesehatan lainnya tetap dapat dilayani dengan pembiayaan layanan setingkat kelas 3.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam keterangannya, dikutip Ahad (11/10/2026).
Adapun daftar rumah sakit itu antara lain:
A. RSUD di Sukabumi
- RSUD R. Syamsudin, SH, Kota Sukabumi
- RSUD AlI-Mulk, Kota Sukabumi
- RSUD Sagaranten, Kabupaten Sukabumi
- RSUD Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi
- RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi
- RSUD Jampang Kulon Provinsi Jabar
B. Rumah sakit pusat rujukan dan swasta
- Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
- Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto
- Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
- Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
- Rumah Sakit Kanker Dharmais
- Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
- Rumah Sakit Mata Cicendo
- Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
- Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung
- RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
- RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
- RS Santosa Hospital Bandung Central
- Santosa Hospital Bandung Kopo
- Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie
C. Rumah Sakit Jiwa
- RS Jiwa Provinsi Jabar
D. Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- RS Khusus Gigi & Mulut Kota Bandung
E. Rumah Sakit Umum Daerah lain di Jawa Barat
- RSUD Welas Asih Provinsi Jabar
- RSUD Pameungpeuk Provinsi Jabar
- RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jabar
- RSUD Sidawangi Provinsi Jabar
- RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar
- RSUD Oto Iskandar Di Nata
- RSUD Cicalengka
- RSUD Majalaya
- RSUD Bedas Kertasari
- RSUD Bedas Tegalluar
- RSUD Bedas Arjasari
- RSUD Bedas Pacira
- RSUD Cililin
- RSUD Lembang
- RSUD Cikalongwetan
- RSUD Bedas Cimaung
- RSUD Kabupaten Bekasi
- RSUD Cabangbungin
- RSUD R. Moh. Noh Nur
- RSUD RH. Satibi
- RSUD Kabupaten Ciamis
- RSUD Kawali
- RSUD Sayang
- RSUD Cimacan
- RSUD Pagelaran
- RSUD Sindangbarang
- RSUD Waled
- RSUD Arjawinangun
- RSUD dr. Slamet Garut
- RSUD Bakti Pajajaran
- RSUD Malangbong
- RSUD Indramayu
- RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin
- RSUD Karawang
- RSUD Jatisari Kab.Karawang
- RSUD Rengasdengklok
- RSUD Bandung Kiwari
- RSUD Kota Bandung
- RSUD Banjar
- RSUD Asih Husada Langensari
- RSUD dr. Chasbullah Abdulmadiid
- RSUD Jatisampurna
- RSUD Pondokgede
- RSUD Bantar Gebang
- RSUD Teluk Pucung
- RSUD Kota Bogor
- RSUD Cibabat
- RSUD Gunung Jati
- RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok
- RSUD Anugerah Sehat Afiat
- RSUD dr. Soekardjo
- RSUD Dewi Sartika
- RSUD 45 Kuningan
- RSUD Linggajati Kuningan
- RSUD Majalengka
- RSUD Cideres
- RSUD Talaga
- RSUD Pandega Pangandaran
- RSUD Bayu Asih
- RSUD Subang
- RSUD Idham Chalid
- RSUD Umar Wirahadikusumah
- RSUD KHZ Musthafa Kab. Tasikmalaya
- RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya
KDM menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk mengubah pola penanganan pemerintah terhadap persoalan masyarakat. Selama ini, ia menilai berbagai keluhan masyarakat baru direspons setelah aduan masuk secara langsung kepadanya, padahal pola tersebut tidak mungkin diterapkan untuk seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan berbasis informasi masyarakat dan media sosial guna mendeteksi persoalan warga sejak dini. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons masalah di lapangan tanpa harus menunggu keluhan warga sampai ke tangan gubernur.
