Alasan Gus Dur, Presiden RI ke-4 hapus Dwifungsi ABRI

- Redaksi

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qotrunada Wahid yang juga salah satu anak dari Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membeberkan alasan ayahnya menghapus dwifungsi ABRI yang terjadi selama Orde Baru atau 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Alissa Wahid membeberkan hal itu saat membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konferensi pers bersama para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, pada Selasa (18/3/2025) lalu.

Awal cerita, Alissa menyampaikan lelucon Gus Dur tentang TNI dan Polri. Gus Dur bertanya “Mengapa TNI dan Polri itu dipisahkan?” “Karena ada mabuk laut, mabuk laut, dan mabuk darat, tapi nggak ada mabuk polisi,” kata Gus Dur, diungkap Alissa, yang membuat hadirin tertawa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu jawaban bercandanya, kayak iklan Antimo zaman dulu,” tambah Alissa dikutip sukabumiheadlinecom dari NU Online.

Lebih lanjut Alissa mengungkapkan, Gus Dur meyakini bahwa demokrasi itu mensyaratkan supremasi hukum dan sipil ketimbang supremasi ABRI.

Baca Juga :  Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan

“Ketika supremasi sipil ini tidak terjadi maka demokrasi tidak akan berjalan. Itu yang utama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Alissa juga mengemukakan kesimpulan terkait beberapa artikel soal penolakan Gus Dur terhadap dwifungsi ABRI. Salah satunya, salah kaprah jika orang yang ahli di bidang militeristik mengisi ruang-ruang publik.

“Pandangan tentang dwifungsi pada masa lalu, pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik itu adalah kesalahan fatal yang fundamental,” jelasnya.

“Dampaknya kita tahu bahwa ABRI tidak digunakan untuk mempertahankan ketahanan negara tetapi untuk menghadapi rakyat, itu yang terjadi,” imbuh Alissa.

Alasan lain, kata Alissa, yaitu pengalaman pribadi Gus Dur yang sedemikian mencekam selama masa dwifungsi ABRI. “Saya yakin, yang ada disini mengalami masa-masa itu ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi santa krus, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya dulu, dan kejadian Talangsari dan lain-lain banyak sekali,” ungkap Alissa.

Baca Juga :  Saling Sindir di Twitter, Babak Baru Perseteruan Cak Imin dan Keluarga Gus Dur

Ia juga menceritakan soal kejadian yang dialami pemuka agama akibat dwifungsi ABRI, tepatnya pada tragedi Kedung Ombo yaitu ketika masyarakat ditransmigrasikan oleh Pemerintah Orde Baru mengalami serangkaian intimidasi dari TNI yang dibekali senjata.

“Hal-hal ini yang membuat kemudian kita menyadari betul dwifungsi itu ABRI itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu,” jelasnya.

Alissa juga mengingatkan jika pengesahan RUU TNI terjadi, maka akan mengulangi kesalahan di masa lalu, sehingga butuh waktu hingga puluhan tahun untuk mengembalikan supremasi sipil dan hukum ke dalam tatanan pola bernegara demokrasi yang dianut Indonesia.

“Jangan sampai kita kembali, justru mengulangi kesalahan yang sama. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita justru menegasikan pengalaman 30 tahun itu dari ruang-ruang, ruang itu tidak akan dipakai sekarang tapi pintunya sudah dibuka dan itu yang paling berbahaya,” terang Alissa.

Berita Terkait

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Berita Terkait

Rabu, 16 Juli 2025 - 00:35 WIB

Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji

Senin, 14 Juli 2025 - 21:39 WIB

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Minggu, 13 Juli 2025 - 18:44 WIB

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Berita Terbaru