sukabumiheadline.com – Menjadi pejabat publik termasuk anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) memang menggiurkan lantaran disebut-sebut mendapat gaji yang besar dengan berbagai tunjangan dan hak istimewa lainnya.
Namun, hal itu tampaknya tidak berlaku bagi anggota parlemen sejumlah negara maju, yang hanya memberi gaji pokok saja tanpa hak-hak istimewa lainnya seperti rumah atau mobil pribadi
Sebagai contoh, anggota parlemen di Swedia tidak mendapat tunjangan dan privilese atau hak istimewa layaknya pejabat publik di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski tidak mendapat tunjangan lain, gaji pokok anggota parlemen Swedia memang terlihat sudah besar. Namun, biaya hidup di negara Eropa tersebut juga memang tinggi.
Gaji anggota DPR Swedia
Diberitakan Riksdagen, pada 2019 lalu, gaji anggota Swedia per bulan US$6.900 atau sekitar (Rp112 juta). Jumlah tersebut setengah dari gaji yang diterima anggota parlemen Amerika Serikat, yakni sebesar US$14.000 (Rp229 juta).
Sementara itu, tunjangan yang mereka terima hanya US$12 atau sekira Rp174.000 per hari tak termasuk biaya lain. Saat ini, gaji anggota DPR Swedia per bulan mencapai 78.500 SEK atau sekira Rp133 juta.
Sebagai perbandingan, menurut data Bank Dunia tahun 2024, GDP per kapita Swedia mencapai US$55.723 (Rp991 juta) per tahun. Sementara itu, GDP per capita Indonesia sebesar US$17.611 (Rp285 juta).
Naik kendaraan umum
Anggota DPR Sweda, Per-Arne Mikael Håkansson, menyebut tunjangan yang diberikan untuk member parlemen tidak perlu karena merasa sama-sama warga biasa.
“Kami warga biasa. Tak masuk akal memberi perlakuan khusus ke anggota parlemen, mereka mewakili rakyat dan kondisi mereka hidup,” kata Hakansson kepada BBC pada 2019 lalu.
Politikus kelahiran 1963 yang juga seorang jurnalis, dan anggota Riksdag atau badan legislatif nasional Swedia, itu mengatakan, “Kami bisa mengatakan prioritas kami adalah bekerja untuk rakyat dan kami punya kesempatan langsung mengubah negara.”
Namun, anggota parlemen Swedia punya hak bepergian dengan transportasi umum secara gratis. Anggota Partai Sosial Demokrat yang mewakili Kabupaten Skåne Utara dan Timur sejak September 2014 itu juga menyebut parlemen Swedia beda dari anggota DPR lain, karena tak menerima mobil dan sopir dinas.
Anggota DPR Swedia juga tidak mendapatkan alokasi dana khusus untuk kendaraan pribadi anggota parlemen. Satu-satunya politikus yang mendapat mobil dinas adalah yang terpilih sebagai perdana menteri.
Bahkan, diberitakan Mail Guardian, politikus yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi akan menjadi berita utama dan bulan-bulan warga.
Selain tak dapat mobil dinas, para anggota parlemen Swedia juga tinggal di apartemen kecil bukan rumah mewah miliaran rupiah. Pada 1980-an bahkan seluruh anggota DPR tidur di sofa bed kantor mereka.
Tunjangan baru anggota DPR RI
Seperti diketahui, anggota DPR RI belum lama ini mendapatkan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang resmi diberlakukan pada periode 2024-2029.
Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 mengatur bahwa setiap anggota DPR berhak atas tunjangan rumah, sehingga angka penerimaan bulanan langsung melonjak menembus lebih dari Rp100 juta.
Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, anggaran negara harus mengeluarkan sekitar Rp29 miliar per bulan hanya untuk membiayai tunjangan rumah, atau setara Rp1,74 triliun selama satu periode masa jabatan lima tahun.
Masyarakat menilai kebijakan ini berlebihan. Argumen bahwa tunjangan rumah diperlukan agar anggota dewan bisa tinggal dekat dengan kompleks parlemen dianggap tidak relevan, mengingat tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat kerap kali rendah.
