Belum satupun investor asing di IKN, Bahlil: Selama ini pakai APBN

- Redaksi

Rabu, 12 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia - YouTube Kemendagri

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia - YouTube Kemendagri

sukabumiheadline.com – Fakta mengejutkan diungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara.

Namun, dia mengklaim investor baru akan masuk setelah upacara 17 Agustus.

“Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah 17 Agustus,” ujar Bahlil, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Bahlil, hal itu menimbang kesiapan infrastruktur dasar yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Infrastruktur, kata Bahlil, dasar di IKN tahap awal akan ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2024. Bahlil juga mengakui selama ini pembangunan IKN menggunakan dana APBN, perusahaan BUMN dan investor lokal.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan, komposisi pembiayaan IKN sendiri sebanyak 80% tidak menggunakan dana APBN. Harapannya kegiatan pembangunan tidak mengganggu kinerja fiskal pemerintah.

Porsi tersebut menjadi bagian dari skema kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), investasi asing, investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun dari BUMN/BUMD.

“Investasi yang masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama, itu adalah investasi PMDN, belum ada PMA (Penanaman Modal Asing),” ungkap Bahlil.

Berita Terkait

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kebaya Sunda 2026 bulan depan
BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KontraS: Kasus siram air keras ke Andrie Yunus, Operasi Sadang dan libatkan 16 orang
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 18:48 WIB

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kebaya Sunda 2026 bulan depan

Jumat, 10 April 2026 - 00:37 WIB

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Kamis, 9 April 2026 - 14:22 WIB

Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP

Kamis, 9 April 2026 - 05:48 WIB

Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil

Berita Terbaru