SUKABUMIHEADLINES.com l Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal melakukan instrospeksi internal dan menegur anggotanya terkait pembicaraan dalam grup WhatsApp jajaran TNI.
Personel TNI beserta keluarganya tetap harus tegak lurus untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini Yudo sampaikan merespons pernyataan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 terkait grup WhatsApp di kalangan TNI-Polri yang perlu didisiplinkan.
“Nanti itu menjadi teguran maupun interospeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD, dan AU dalam kita tekankan lagi pada kita nanti supaya tidak terjadi seperti itu,” kata Yudo, dikutip dari kompas.com, Selasa (1/3/2022).
Yudo menambahkan, personel TNI-Polri harus loyal dan tegak lurus dalam mengawal kedaulatan Indonesia. Ia pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap anggota TNI, termasuk keluarganya.
“Kalau memang tadi adalah teguran Bapak Presiden kepada kami untuk interopeksi lagi, evaluasi lagi ke dalam,” ujar dia.
Presiden Jokowi menyampaikan TNI-Polri tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Hal itu bermula saat Jokowi menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah diatur oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR.
Menurutnya, TNI-Polri perlu terlibat untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam mendukung rencana pemindahan itu. “Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah,” kata Jokowi.
Diberitakan republika.co.id, Jokowi menyebut, disiplin itu tidak hanya mengikat bagi personel TNI-Polri yang bertugas, tetapi juga berlaku terhadap keluarga mereka masing-masing. Ia mengungkapkan, anggota maupun keluarga TNI-Polri tidak bisa sembarangan mengundang penceramah atau pihak luar untuk datang ke lingkungannya.
“Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu, harus dikoordinir secara kesatuan,” kata Jokowi.
“Makro mikro harus kita urus juga, tahu-tahu undang penceramah radikal, nah hati-hati,” kata dia.
Selain itu, Jokowi mengingatkan agar hal-hal kecil lainnya, seperti WhatsApp grup harus mulai didisiplinkan. Sebab, ia mencontohkan, dalam aplikasi pesan itu muncul salah satu percakapan yang tak disiplin, yakni terkait penolakan IKN.
“Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati. Misalnya, bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR, kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup dibaca gampang,” katanya.
“Hati-hati dengan ini, dimulai dari yang kecil nanti membesar dan kita ke kedisiplinan TNI dan Polri karena disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan,” kata dia.
