Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi: Bansos Harus Diterima Utuh Rp600 Ribu

- Redaksi

Rabu, 2 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agus Mulyadi. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Agus Mulyadi. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l CICURUG – Berkaitan dengan pencairan bantuan sosial (Bansos) BPNT/PKH Tunai senilai Rp600 ribu dari Kementrian Sosial (Kemensos), Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi berharap bisa diterima secara utuh, tanpa potongan apapun.

“Mengimbau kepada masyarakat penerima untuk bisa menggunakan pola yang baru ini berupa uang cash sebesar Rp600 ribu. Pertama, harus dipastikan diterima utuh tanpa potongan apapun,” harap anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi HM Agus Mulyadi, kepada sukabumiheadline.com, Rabu (2/2/2022).

Agus juga berharap mekanisme pencairan sesuai konsep yang disampaikan oleh negara hari ini, yakni digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harus digunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang betul-betul dibutuhkan, baik itu sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain keperluan sehari-hari,” tambah Agus.

Ia juga meminta kepada aparatur baik di tingkat kecamatan, tingkat desa dan seluruh yang terlibat untuk tidak mengarahkan penerima manfaat untuk berbelanja ke e-warong tertentu.

“Mengimbau untuk tidak mengarahkan lagi agar uang digunakan atau dibeli di e-warong tertentu karena sudah menjadi hak masyarakat. Biarkan masyarakat menggunakan (uangnya-red). Sehingga, uang yang ada bisa bergulir di seluruh warung-warung di Kabupaten Sukabumi,” harap dia.

Lebih jauh, Agus berharap aparat dan media untuk sama-sama mengawasi karena perguliran uang yang di turunkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Saya berharap aparat dan media bisa ikut mengawasi karena uang yang diturunkan pemerintah bertujuan untuk mengungkit perekonomian di masyarakat,” pungkas Agus.

Berita Terkait

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru