sukabumiheadline.com – Anggota Komisi II DPR F-Golkar, Ahmad Irawan, menyebut wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat HUT Golkar. Usulan itu katanya, demi efisiensi biaya politik yang tinggi.
“Kalau menurut saya, pemilihan kepala daerah di DPRD sebagaimana maksud Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan juga Presiden Prabowo Subianto bertujuan agar proses pembentukan pemerintahan di daerah efisien dan efektif untuk menekan biaya politik tinggi,” ujar Ahmad kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
“Sehingga keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpinnya adalah melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD (indirect democracy). Iya, awalnya Pak Prabowo dan Pak Bahlil dalam HUT Golkar,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad menyebut debat para calon kepala daerah tetap ada meski pemilihan dilakukan anggota dewan. Menurutnya wacana ini harus dipersiapkan mekanismenya dengan matang.
“Debat terbuka hanya salah satu metode kampanye dari setiap calon kepala daerah. Tentu wakil-wakil yang ada di DPRD, dan akan memilih tetap harus mendengarkan dan mendapatkan penjelasan mengenai visi, misi dan program setiap calon kepala daerah yang akan dipilih. Hal tersebut hanya salah satu teknis dan tahapan yang harus kita rumuskan dengan baik,” katanya.
“Keterlibatan publik bisa direkayasa (constitutional engineering) dalam proses pencalonan dan berbagai tahapan lainnya seperti dalam tahapan pemaparan visi, misi dan program dibuat terbuka, seperti usul Pak Sarmuji uji publik itu atau debat terbuka,” tambahnya.
Wacana Pilkada Melalui DPRD
Sebelumya, Mendagri Tito Karnavian membuka peluang terkait wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Dia mengatakan bisa saja pilkada dipilih DPRD jika merujuk pada pasal 18B ayat 4 UUD 1945.
“Saya hanya bicara aturan saja. Kalau bicara aturan, kita lihat pasal 18B ayat 4 UUD itu kuncinya di situ. Kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, itu hanya di atur dalam satu pasal saja, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dipilih secara demokratis, itu bahasanya seperti itu,” kata Tito, Selasa (29/7/2025).
Tito menekankan frasa demokratis dalam pasal tersebut. Ia menilai demokratis tidak harus dipilih secara langsung, tapi bisa juga lewat perwakilan DPRD. Partai Golkar tertarik pada wacana tersebut, tapi tetap masyarakat perlu terlibat.
“Tapi dengan ada kata-kata demokratis, demokratis itu tidak harus secara langsung. Dalam teori demokrasi demokratis itu bisa menggunakan langsung dipilih oleh rakyat bisa juga dipilih oleh perwakilan namanya demokrasi perwakilan,” ujarnya.
“DPRD misalnya dipilih oleh rakyat mereka yang memilih kepala daerah, itu dimungkinkan dengan pasal itu. Jadi pasal itu tidak menutup hanya pemilihan langsung tapi juga bisa membuka peluang dilakukan DPRD,” lanjut Tito.
Pilihan berisiko
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR F-PKS Mardani Ali Sera mengomentari soal adanya wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada oleh DPRD. Mardani menyebut wacana itu berisiko dan harus dikaji dengan saksama.
“Ini eksperimen yang berisiko. Mesti dikaji dengan saksama. Setuju mesti ada kesatuan orkestrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar efektivitas pembangunan berjalan dengan optimal,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
