Jokowi Marah-marah Tapi Beri Luhut Jabatan Baru Disindir Demokrat

- Redaksi

Selasa, 12 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai Partai Demokrat sebagai ironi dalam sandiwara perpolitikan nasional.

“Meskipun keputusan tersebut memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, diberitakan sindonews.com, Ahad (10/4/2022).

Situasi sekarang gaduh, kata Kamhar, akibat agenda penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Publik membaca Luhut adalah aktor intelektual berkembangnya isu bahkan gerakan tersebut.

Karenanya, ia menyebut masih terekam kuat dalam memori publik, salah satu sumber kegaduhan adalah adanya klaim big data 110 juta orang di medsos yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden oleh LBP.

“Belum usai dan terklarifikasi polemik ini, kembali LBP terbaca publik berada di belakang organisasi tak berbadan hukum APDESI abal-abal yang menyuarakan dan berencana deklarasi pasca lebaran untuk presiden tiga periode,” ungkap Kamhar.

Baca Juga :  PAN Disebut Dapat Jatah di Kabinet Jokowi dan Momentum Desakan Copot Menag

Kamhar menyatakan, hal itu tak hanya inkonstitusional dan mempertontonkan arogansi kekuasaan, LBP oleh elite parpol penguasa disebut sebagai prime minister (perdana menteri).

“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik,” jelas dia.

Untuk itu, menurut Kamhar, penunjukan LBP, menjadikan marah-marah Jokowi dalam sidang kabinet seperti hanya sandiwara tak lucu. “Mungkin Presiden gak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya,” tutur Kamhar.

Berita Terkait

Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal
Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat
Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi
Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks
Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Berita Terkait

Sabtu, 5 Juli 2025 - 19:35 WIB

Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal

Sabtu, 5 Juli 2025 - 01:19 WIB

Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat

Kamis, 3 Juli 2025 - 18:26 WIB

Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi

Minggu, 29 Juni 2025 - 15:44 WIB

Wacana Kota/Kabupaten Sukabumi gabung Provinsi Sunda Pakuan: Hoaks

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Berita Terbaru

Usaha tambang di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi - Istimewa

Jawa Barat

Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal

Sabtu, 5 Jul 2025 - 19:35 WIB