Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

- Redaksi

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Respons PP soal larangan seragam mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye - Istimewa

Respons PP soal larangan seragam mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye - Istimewa

sukabumiheadline.com – Terkait adanya larang seragam organisasi kemasyarakatan (Ormas) model loreng mirip seragam TNI/Polri atau Kejaksaan RI dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, direspon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman.

Arif Rahman mengungkap bahwa seragam loreng oranye milik PP memiliki makna historis tersendiri. Ia juga membantah bahwa seragam PP mirip TNI/Polri. Menurutnya, tentara tidak memiliki seragam loreng berwarna oranye.

“Kita kan juga memakai seragam loreng itu kan ada sejarahnya, ada historisnya. Kalau dibilang mirip, mana ada tentara oranye warnanya. Itu sangat mencolok perbedaannya,” ujar Arif kepada dikutip dari kompas.com, Jumat (20/6/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling penting, kita ini ormas yang memang berdiri sejak tahun 1958 saat itu. Jadi memang ormas yang didirikan oleh para petinggi TNI untuk menghalau kekuatan-kekuatan kelompok komunis pada saat itu,” sambung Arif.

Arif pun meminta Kemendagri mengumpulkan ormas terlebih dahulu sebelum membuat larangan seperti itu.

“Mengundang kami untuk membahas. Kalau memang diseragamkan, ya kita bisa ikutin. Tapi kan seragam kita kan memang loreng. Mungkin ada warna oranye, ada lurik-lurik seperti loreng, itu kan warna dari Pemuda Pancasila. Tapi itu kan berbeda sekali kalau bicara TNI/Polri,” tegas Arif.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, larangan tersebut kemudian didukung Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut Sahroni, corak TNI/Polri membuat ormas merasa jagoan hingga merugikan masyarakat. Baca selengkapnya: Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

“Seminggu lalu saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada ormas yang memakai seragam menyerupai aparat, apalagi TNI/Polri. Jadi kalau sekarang Kemendagri sudah tegas melarang, tentu saya sangat setuju. Lagian sudah lama praktik ini meresahkan masyarakat,” ujar Sahroni dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/6/2025).

Berita Terkait

1 di Sukabumi, membanding 10 monumen knalpot hasil razia, keren mana?
Dari 5 jadi 8 tahun, kini kades usul lagi perpanjangan masa jabatan tanpa pilkades
Purbaya dicopot, ini profil Suahasil Nazara, Menteri Keuangan baru
Profil Eva Stevany Rataba, anggota DPR RI masuk kategori desil 4 yang rentan miskin
Kebakaran di Kasepuhan Sinarresmi Sukabumi, AMAN Banten Kidul desak tingkatkan mitigasi bencana
Kronologi tukang cermin Bambang Setiyawan tewas dikeroyok pascademo 27 Agustus
Viral Wakil Bupati Sumedang dituduh lakukan kekerasan seksual
Siap mundur, Wakil Ketua DPR RI janji UU Perampasan Aset tuntas 15 Desember

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 17:47 WIB

1 di Sukabumi, membanding 10 monumen knalpot hasil razia, keren mana?

Senin, 14 September 2026 - 23:30 WIB

Dari 5 jadi 8 tahun, kini kades usul lagi perpanjangan masa jabatan tanpa pilkades

Senin, 14 September 2026 - 16:17 WIB

Purbaya dicopot, ini profil Suahasil Nazara, Menteri Keuangan baru

Selasa, 8 September 2026 - 18:54 WIB

Profil Eva Stevany Rataba, anggota DPR RI masuk kategori desil 4 yang rentan miskin

Selasa, 8 September 2026 - 17:25 WIB

Kebakaran di Kasepuhan Sinarresmi Sukabumi, AMAN Banten Kidul desak tingkatkan mitigasi bencana

Berita Terbaru

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Dana Cadangan Pilbup 2029 - Humas Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi

Legislatif

DPRD Kabupaten Sukabumi setujui Perubahan APBD 2026

Rabu, 16 Sep 2026 - 21:37 WIB