sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku langsung bekerja pada hari pertama masa jabatannya setelah dilantik Presiden Prabowo tadi.
Dedi memastikan akan melibas organisasi masyarakat (ormas) yang selama ini dikeluhkan menjadi penghambat investasi dan munculnya biaya ekonomi tinggi di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah membaca tentang fenomena oknum ormas yang dikeluhkan dunia usaha mengganggu investasi. Menurutnya Pemprov Jabar akan menyiapkan pembiayaan yang berfungsi untuk melindungi para pengusaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal. Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, jatah rekruitmen tenaga kerja, jatah produksi limbah. Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” paparnya, Kamis (20/9/2025).
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik mengakui bahwa gangguan yang dilakukan oleh ormas tidak hanya terjadi di kawasan industri, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar kawasan industri.
Ning menjelaskan bahwa gangguan tersebut dapat berupa pemaksaan penggunaan material bangunan dari kelompok tertentu, intervensi dalam proses penerimaan karyawan, serta pemaksaan dalam pengadaan katering atau barang lainnya.
Selain itu, terdapat pula pemaksaan dalam pengelolaan limbah. Gangguan lainnya meliputi pungutan uang keamanan, yang bahkan berlaku untuk kendaraan logistik yang keluar masuk area industri, hingga pemblokiran akses menuju perusahaan atau kawasan industri.
Pecat Kepsek SMAN 6 Depok
Pada hari yang sama, Dedi mengatakan baru saja memecat Kepala SMA Negeri 6 Depok lantaran kegiatan karyawisata (study tour).
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedy setelah dilantik di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.
Dedy akan membenahi masalah-masalah serupa yang terjadi di sekolah. Selain soal study tour, ada masalah pungutan liar alias pungli. Dia sudah meminta jajarannya memeriksa sekolah yang melakukan pungutan di luar ketentuan.
“Nah, ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” kata Dedy.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” lanjutnya.
Soal larangan study tour, Dedi mewacanakan kebijakan itu didasari pertimbangan beban siswa di wilayah Jawa Barat. Dia mewacanakan sejak sebelum dia dilantik Prabowo. Dia membaca berita bahwa study tour di SMAN 6 Kota Depok membebankan biaya Rp3,5 juta sampai Rp5,5 juta per siswa.
Dedi keberatan. Lebih baik siswa-siswi di Depok belajar di lingkungannya, bukan ke provinsi yang jauh.
“Kalau kita mau fokus pada kalimat study tour, maka sebenarnya gampang, sampah di Depok menjadi masalah besar. Itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak di jurusan biologi atau jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri pengurai sampah,” kata Dedi di akun Instagram-nya, lima hari yang lalu.
Dedi menilai kegiatan bepergian ke Yogyakarta, Bali, atau daerah yang jauh bukanlah study tour, melainkan piknik. Piknik boleh dilakukan, tapi, menurut Dedi, lebih baik dilakukan oleh keluarga masing-masing bila mampu, tidak perlu dilembagakan secara formal oleh sekolah.
“Nggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain,” kata Dedi.
