sukabumiheadline.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi akan segera menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Wawan Kurniawan.
“Dugaan terkait pengajuan fiktif anggaran PKBM ataupun digelembungkan nama-nama ataupun data-data sehingga anggaran yang diterima tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Wawan beberapa hari lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, proses penanganan perkara saat ini masih sebatas pemeriksaan saksi-saksi. Kejari Kabupaten Sukabumi juga akan membuat permohonan pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi untuk melakukan audit nilai kerugian dari perkara tersebut.
“Cukup banyak yang akan dipanggil karena jumlahnya 93 PKBM. Kita juga akan meluncurkan permohonan audit perhitungan kerugian negara dalam waktu dekat,” ujarnya.
Menurut Wawan, saat ini Pidsus tengah melakukan percepatan penanganan. Penetapan tersangka pun akan segera dilakukan atas kasus dugaan tindakan yang merugikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sesegera mungkin. Kita tunggu proses ini berjalan, penghitungan kerugian negara dari APBN oleh Inspektorat. Kami melakukan pemeriksaan ini secara profesional, kita tunggu hasilnya sampai kita rilis penetapan tersangka,” tutupnya.
Baca Juga: Nah lho, gelembungkan jumlah siswa Paket A/B/C, Kejari Kabupaten Sukabumi usut 93 PKBM
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, hingga saat ini sudah sebanyak 93 PKBM yang diperiksa atas dugaan penggelembungan siswa dan korupsi APBN.
Adapun, 93 PKBM tersebut diduga melakukan mark up dengan modus menggelembungkan jumlah dan merekayasa data-data siswa untuk mendapatkan kucuran dana APBN.
Adapun, Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA.
