SUKABUMIHEADLINE.com l Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa pihaknya memiliki perhatian pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi ekspor untuk dapat menghasilkan UMKM naik kelas.
“Dan produk bambu memiliki potensi pasar yang baik, di dalam maupun di luar negeri,” tandas Arif kepada anggota Asosiasi Dunia Bambu Sukabumi, di Sukabumi, dikutip sukabumiheadline.com dari laman resmi Kemenkopukm pada Rabu (9/3/2022).
Hanya saja, bagi Arif, dalam pengembangan produk UMKM, yang perlu diperhatikan adalah model bisnisnya. Terutama terkait agregator dan offtaker.
“Memang, tujuan kita pasti agar bisa ekspor sendiri. Namun, itu bertahap. Langkah awal, kita perlu mencari mitra-mitra. Itu bisa dibantu melalui KemenkopUKM agar dapat menemukan partner yang saling menguntungkan,” jelas Arif.
Terlebih, lanjut Arif, saat ini di Indonesia sedang dilakukan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pembangunan rumah hingga gazebo dari bambu tersebut juga sejalan dengan program pengembangan Desa Wisata.
“Setelah melihat potensi nyata di lapangan, akan diberikan dukungan agar kerajinan bambu yang sudah punya pasar ini lebih baik lagi pemasarannya, baik di dalam maupun luar negeri,” ucapnya.
Ditambahkan Arif, hal itu bisa dimulai dengan Pemda di Sukabumi yang menggunakan produk bambu, seperti menggunakan joglo atau kafe di Pemda yang terbuat dari bambu, agar nanti bisa dicontoh kabupaten lain. Khususnya, yang memiliki wisata alam.
“Nanti KemenkopUKM juga akan berkoordinasi dengan Kemenparekraf yang memiliki program pembinaan Desa Wisata,” kata Arif.
Sebagai langkah awal, Arif menyarankan mereka harus mempelajari peluang-peluang yang ada. “Peluang pertama terkait pembiayaan yang sudah disediakan melalui program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan hingga kesini,” kata Arif.
Menurutnya, dalam pengembangan pasar produk bambu, pemerintah bisa menjadi motor penggerak. Pasalnya, sudah ada payung hukum terkait penggunaan 40% anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pelaku UMKM.
“Namun, produk bambunya agar dimasukkan ke katalog. Bisa dibantu melalui asosiasi berkomunikasi dengan KemenkopUKM agar bisa terhubung dengan katalog, baik pemerintah daerah, LKPP, hingga BUMN,” tukas Arif.
