SUKABUMIHEADLINE.com l Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Soeharso dilaporkan terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri bahwa lembaganya telah menerima laporan dugaan gratifikasi terhadap Soeharso tersebut.
Diberitakan dari kompas.id, dugaan gratifikasi terhadap Suharso Monoarfa dilaporkan oleh Ketua Indonesia Youth Community Network (IYCN) Fadli Rumakefing pada Kamis (14/7/2022).
Fadli melampirkan sejumlah bukti foto perjalanan Suharso di Aceh pada 17 Oktober 2020, Sulawesi Selatan pada 25 Oktober 2020, Riau pada 29 Mei 2021, Kalimantan Timur pada 30 Mei 2021 dan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta pada 31 Mei 2021, dalam laporannya. Selain foto, ia juga melampirkan manifes penumpang perjalanan Suharso.
Ia menduga, Suharso menerima gratifikasi dari rekan-rekannya berupa fasilitas pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke beberapa daerah, di antaranya ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.
Lalu, pada 3 November 2020, Suharso melakukan kunjungan kerja ke Semarang yang diduga menggunakan pesawat khusus PK Hawker yang diduga bukan untuk kunjungan kerja, melainkan datang ke acara pertemuan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia.
Kemudian, saat kunjungan ke Semarang, Suharso diduga menggunakan fasilitas negara untuk datang ke acara partai dan menggunakan pesawat khusus yang diduga merupakan gratifikasi.
Setelah terpilih menjadi Ketua Umum PPP, Suharso berkali-kali melakukan kunjungan ke beberapa daerah pada 2021 sampai Mei 2022. Di antaranya, pada 29-30 Mei 2021 melakukan perjalanan ke Riau, Kalimantan Timur, Surabaya, dan kembali ke Jakarta. Kemudian, pada 5 Maret 2022 melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru.
Selain dugaan gratifikasi, dalam laporannya ke KPK Fadil juga menduga Suharso memiliki harta kekayaan yang janggal berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Suharso Monoarfa melaporkan jumlah harta kekayaannya sebesar Rp3,235 miliar pada 29 Desember 2003.
Namun, harta kekayaan Suharso turun menjadi Rp84,279 juta pada 2018, akan tetapi harta tersebut melonjak naik menjadi Rp 59,861 miliar pada 2019, lalu Rp 69,793 miliar pada 2020 dan 73,064 miliar pada 2021.
