Komisi III DPRD: Angka Stunting Tinggi dan Bansos di Kota Sukabumi Carut Marut

- Redaksi

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com – Tingginya angka stunting di Kota Sukabumi menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari relawan Halo Puan yang peduli terhadap permasalahan stunting di Kota Mochi ini dengan menggelar edukasi dan pencegahan dini stunting bekerjasama dengan Puskesmas, ahli gizi, serta Komisi III DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada relawan Halo Puan yang telah melaksankan sosialisasi pada Ahad (31/10/2021) bertempat di Perum Baros Kencana. Betapa pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Senin (1/11/2021).

Ia menambahkan, salah satu sosialisasi kemarin adalah mengenai makanan atau semacam serbuk yang terbuat dari daun kelor. Gagan menyebut, tidak banyak yang mengetahui jika daun kelor merupakan gizi super yang baik untuk ibu hamil dan menyusui.

“Betapa penting hari ini menjaga kesetabilan ibu hamil dan menyusui, serta yang memiliki balita karena Kota Sukabumi menjadi prioritas pantauan untuk kasus stunting. Menurut dengan jumlah yang data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekira 1.700 lebih kasus stunting di Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Baca Juga :  841 gugatan tahun ini, ada 7.385 putusan cerai di Kota Sukabumi 2014-2024

Terkait pembelajaran tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, Gagan mengapresiasi kegiatan pelatihan cara mengolah daun kelor menjadi gizi super berupa serbuk yang nantinya baik dikonsumsi.

Pada saat yang sama, Gagan juga mengungkapkan persoalan carut marut masalah bantuan sosial (bansos).

“Saya mendapat pengaduan dari masyarakat serta temuan di lapangan kaitan bansos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bansos malah mendapatkan. Sebaliknya, masyarakat yang memang layak mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan apapun, baik PKH, BPNT maupun lainnya. Hal ini harus dibenahi mekanisme pendataan dan penyalurannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Warga Cibadak Sukabumi digegerkan penemuan motor diduga hendak dibakar
Nyatakan jadi Penjamin penangguhan tersangka intoleransi di Cidahu Sukabumi, KemenHAM beri klarifikasi
Pria Sukabumi curi motor dan HP PSK yang dikencaninya ditangkap, ternyata ini alasannya
Turnamen bola voli di Tegalbuleud Sukabumi berakhir ricuh
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban APBD 2024
Harapan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi di HUT ke-79 Bhayangkara
Identitas wisatawan Bogor tewas di Pantai Sunset Sukabumi
Rusak jalan Kabupaten ruas Parungkuda – Pakuwon Sukabumi, warga: Butuh di-skincare

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 18:22 WIB

Warga Cibadak Sukabumi digegerkan penemuan motor diduga hendak dibakar

Minggu, 6 Juli 2025 - 05:12 WIB

Nyatakan jadi Penjamin penangguhan tersangka intoleransi di Cidahu Sukabumi, KemenHAM beri klarifikasi

Sabtu, 5 Juli 2025 - 03:19 WIB

Pria Sukabumi curi motor dan HP PSK yang dikencaninya ditangkap, ternyata ini alasannya

Jumat, 4 Juli 2025 - 03:19 WIB

Turnamen bola voli di Tegalbuleud Sukabumi berakhir ricuh

Kamis, 3 Juli 2025 - 13:45 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tentang Pertanggungjawaban APBD 2024

Berita Terbaru