Komisi III DPRD: Angka Stunting Tinggi dan Bansos di Kota Sukabumi Carut Marut

- Redaksi

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com – Tingginya angka stunting di Kota Sukabumi menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari relawan Halo Puan yang peduli terhadap permasalahan stunting di Kota Mochi ini dengan menggelar edukasi dan pencegahan dini stunting bekerjasama dengan Puskesmas, ahli gizi, serta Komisi III DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada relawan Halo Puan yang telah melaksankan sosialisasi pada Ahad (31/10/2021) bertempat di Perum Baros Kencana. Betapa pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Senin (1/11/2021).

Ia menambahkan, salah satu sosialisasi kemarin adalah mengenai makanan atau semacam serbuk yang terbuat dari daun kelor. Gagan menyebut, tidak banyak yang mengetahui jika daun kelor merupakan gizi super yang baik untuk ibu hamil dan menyusui.

“Betapa penting hari ini menjaga kesetabilan ibu hamil dan menyusui, serta yang memiliki balita karena Kota Sukabumi menjadi prioritas pantauan untuk kasus stunting. Menurut dengan jumlah yang data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekira 1.700 lebih kasus stunting di Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Baca Juga :  TKS Kota Sukabumi Tiga Bulan Belum Terima Gaji, DPRD: Ini Keliru

Terkait pembelajaran tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, Gagan mengapresiasi kegiatan pelatihan cara mengolah daun kelor menjadi gizi super berupa serbuk yang nantinya baik dikonsumsi.

Pada saat yang sama, Gagan juga mengungkapkan persoalan carut marut masalah bantuan sosial (bansos).

“Saya mendapat pengaduan dari masyarakat serta temuan di lapangan kaitan bansos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bansos malah mendapatkan. Sebaliknya, masyarakat yang memang layak mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan apapun, baik PKH, BPNT maupun lainnya. Hal ini harus dibenahi mekanisme pendataan dan penyalurannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat raport merah Kemendagri, ini biang keroknya
Bupati Sukabumi minta percepat penanganan kemacetan dan sampah
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi terima demo HMI soal pungli calon buruh pabrik
Ketika Bus DAMRI merangkak di jalur terjal trayek Sagaranten-Surade Sukabumi
Hanya 4 ditetapkan Calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, ada anak anggota DPR RI
40 siswa nakal di Sukabumi akan dikirim ke barak Kodim dan Yon Infanteri 310
Pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi soal Dana Cadangan
Tidak ada ruas Parungkuda-Pakuwon, daftar Jalan Kabupaten Sukabumi akan diperbaiki

Berita Terkait

Rabu, 21 Mei 2025 - 01:29 WIB

Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat raport merah Kemendagri, ini biang keroknya

Selasa, 20 Mei 2025 - 21:53 WIB

Bupati Sukabumi minta percepat penanganan kemacetan dan sampah

Senin, 19 Mei 2025 - 17:13 WIB

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi terima demo HMI soal pungli calon buruh pabrik

Senin, 19 Mei 2025 - 15:50 WIB

Ketika Bus DAMRI merangkak di jalur terjal trayek Sagaranten-Surade Sukabumi

Sabtu, 17 Mei 2025 - 18:46 WIB

Hanya 4 ditetapkan Calon Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, ada anak anggota DPR RI

Berita Terbaru

Saddil Ramdani dan Muhammad Zulhijah Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan - Istimewa

Olahraga

Daftar 6 hengkang, 6 pemain anyar Persib datang

Jumat, 23 Mei 2025 - 01:40 WIB

Ilustrasi pelajar SMA - Bagea Awi Dan Heni

Jawa Barat

Ternyata Pergub 97 biang kerok pungutan sekolah di Jawa Barat

Kamis, 22 Mei 2025 - 19:05 WIB