sukabumiheadline.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengumumkan Adies Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Sarmuji menyebut keputusan ini dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota dewan.
“Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji kepada wartawan, Ahad (31/8/2025).
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai GOLKAR menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sarmuji.
“DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi,” tambahnya.
Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.
Ngawur soal hitungan tunjangan
Adies Kadir menjadi sorotan saat membahas soal tunjangan rumah yang didapatkan anggota dewan. Ia mengatakan bahwa tunjangan rumah tersebut digunakan oleh Anggota DPR untuk mengontrak rumah atau kos.
Mulanya, ia mengatakan bahwa Anggota DPR sudah tidak lagi mendapat rumah dinas, sehingga diganti dengan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Ia menyebut kisaran harga sewa kos di dekat Senayan Rp3 juta per bulan.
Namun, publik dibuat heran ketika dirinya mengalikan uang Rp3 juta dengan masa kerja 26 hari kerja.
“Anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kost saja, ruangan 4×6 begitu dengan kamar mandinya kurang lebih dekat Senayan Rp3 juta per bulan. Kalau dikalikan satu bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta,” jelasnya.
Dengan hitungannya itu, Anggota DPR masih harus menombok kurang lebih Rp28 juta untuk membayar sisanya. Padahal sebenarnya mereka cukup membyar Rp3 juta per bulan untuk membayar sewa.
Alhasil, hitungan matematika ngawur Adies itu pun menjadi perbincangan hangat warganet.
Sebelumnya, Adies sempat menyampaikan komponen tunjangan DPR RI mengalami kenaikan. Di antaranya, tunjangan beras naik menjadi Rp12 juta dari Rp10 juta, tunjangan transportasi (bensin) menjadi Rp7 juta dari Rp4-5 juta.
“Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” kata Adies Selasa (19/8/2025).
Kendati demikian, Adies langsung menganulir pernyataan di hari berikutnya. Ia menegaskan tak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR RI.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
