sukabumiheadline.com – Sebanyak 25 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Sukabumi, mengultimatum DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk tidak melakukan intervensi terhadap struktur pengurus di bawahnya, PK dan DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ketua PK Golkar Sukaraja, Sukmawan Diro, Selasa (29/4/2025). Ia mengungkapkan ada 25 PK Golkar yang sepemikiran dengan dirinya.
Sukmawan menyampaikan hal itu merespons pernyataan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jabar IV (Kabupaten/Kota Sukabumi), Nurman. Baca selengkapnya: 25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi ultimatum DPD Jabar: Jangan mentang-mentang!
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ultimatum disampaikan merespons pernyataan Nurman yang menyebut bahwa Asep Japar bisa saja mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi meskipun tidak memenuhi persyaratan. Baca selengkapnya: Bantah PK, DPD Jabar: Asep Japar penuhi syarat jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Terkait tuduhan telah melakukan intervensi, Nurman membantahnya. Ia mengaku hanya menjelaskan mekanisme terkait ketentuan tentang Penjaraingan, Pencalonan dan Pemilihan Ketua DPD Golkar.
Hal itu, jelas Nurman, sudah diatur dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar tahun 2025 tentang Musyawarah-musyawarah di Daerah.
“Tanggapan yang saya sampaikan meluruskan sesuai aturan yang berlaku di partai dan bersifat general,” kata Nurman kepada sukabumiheadline.com, Rabu (30/4/2025).
“Untuk menjawab apakah kader seperti Asep Japar bisa dan menjadi Ketua DPD? Jika merujuk kepada aturan partai, jawabannya bisa dan layak,” jelasnya.
Lanjut Nurman, aturan tersebut berlaku untuk semua kader yang memenuhi kriteria tersebut, dan berlaku secara nasional.
“Aturan ini bukan hanya untuk di Sukabumi. Semua kader punya hak untuk maju termasuk ketua PK Sukaraja, Kang Diro,” katanya.
“Saya tegaskan ini aturan main. Bukan intervensi. Asep Japar hanya contohnya saja. Ini kita sedang membahas soal mekanisme dan aturan. Ini bukan soal figur calon. Jadi dari sudut mana ada pemaksaan?” tegas pria yang juga pengurus DPP Partai Golkar itu.
Lebih jauh, Nurman mengatakan, terkait apakah Asep Japar yang saat ini menjabat Bupati Sukabumi mau mencalonkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi atau tidak, ia mempersilakan untuk bertanya langsung.
“Silakan tanya sendiri kepada yang bersangkutan. Itu bukan domain saya,” kata Nurman.
“Hemat saya bagi para kader yang mau maju menjadi ketua DPD, silakan saja berkompetisi. Tidak perlu menghalang-halangi atau menghambat kader lain yang mau berkompetisi, dengan isu layak dan tidak layak. Kalau memang punya kompetensi kenapa harus takut berkompetisi,” yakin dia.
Ia menambahkan, Musda Partai Golkar Kabupaten Sukabumi masih lama, sehingga masih ada waktu untuk mempelajari aturan partai.
“Musda masih lama. Masih ada waktu untuk mempelajari dengan seksama peraturan-peraturan partai terkait pelaksanaannya. Supaya kita bicara berdasarkan aturan bukan perasaan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua PK Golkar Sukaraja, Sukmawan Diro meminta DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk tidak mentang-mentang dan mengintervensi pengurus partai di level bawah.
Perbincangan mengenai siapa bakal jadi suksesor Marwan Hamami sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, menghangat jelang berakhirnya masa jabatan Marwan memimpin partai berlambang pohon beringin itu pada tahun ini.
Sejumlah nama yang mengemuka sebagai penerus Marwan, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan Ferry Supriyadi yang juga anggota DPRD. Sedangkan, Asep Japar dinilai PK Golkar tidak memenuhi persyaratan. Baca selengkapnya: Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
