sukabumiheadline.com – Komentar yang menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai mubazir datang dari berbagai kalangan, dari mulai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga federasi guru.
MBG dinilai mubazir, atau bermasalah dalam pelaksanaannya yang mengarah pada pemborosan, disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan ahli gizi.
Berikut rincian spesifik mengenai komentar dan pihak terkait:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Satuan Gugus Tugas (Satgas) MBG Lombok Barat (Lobar): Menemukan banyak makanan program MBG yang mubazir karena dinilai “tak menggugah selera” atau tidak habis dimakan oleh penerima.
Temuan itu didapati saat tim turun ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Telagawaru, Kecamatan Labuapi. Lantaran menu makanan yang disajikan salah satu SPPG tidak menggugah selera. Menu yang disajikan berupa roti tawar dengan saus tomat kemasan ditambah sepotong ayam fillet dengan sayur kacang dan buncis rebus.
“Dari ratusan ompreng jatah sekolah itu, baru lima puluh persen yang dibagikan. Mungkin karena anak-anak kurang suka roti dan sayur, jadi masih banyak yang tidak dimakan,” ujar Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Heny Murdiati saat berkunjung ke sekolah tersebut dilansir Radar Mandalika.
Ketua Satgas MBG Lobar, Saepul Akhkam sudah mengunjungi SPPG tersebut. Disinyalir makanan yang disajikan akan kurang menggugah selera anak-anak.
“Bagaimana anak-anak mau menikmati MBG jika menunya seperti itu? Harusnya pihak SPPG tidak hanya menggugurkan kewajiban hanya memperhitungkan aspek kandungan gizi. Ngapain bergizi jika tidak dimakan? Mubazir,” cetusnya.
Sementara itu, Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem mengkritik penggunaan kata “gratis” karena dinilai memberi konotasi negatif dan meminta kata tersebut dihapus.
“Makan Bergizi Gratis ini, gratisnya dihapus saja, karena gratis itu konotasinya negatif,” kata Irma dalam video yang tayang di TV Parlemen.
Dia juga menyoroti masalah dalam pelaksanaan program, termasuk skandal sertifikat kebersihan.
Sedangkan, Dr. dr. Tan Shot Ye, Ahli Gizi Masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, dr. Tan mengkritik keras menu MBG di beberapa daerah yang dinilai tidak sehat dan mengabaikan pangan lokal.
Ia menyebut menu seperti burger dan spaghetti tidak cocok karena gandum tidak tumbuh di Indonesia.
Kritiknya berfokus pada substansi gizi yang tidak tepat sasaran dan mengindikasikan pemborosan jika makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi yang benar atau menyebabkan keracunan akibat masalah keamanan pangan (food safety).
Kemudian, kritik juga datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu pendidikan dan guru.
FSGI menyoroti adanya dugaan pengalihan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG dan mencatat kontroversi seperti makanan yang mubazir atau tidak termakan oleh siswa.
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menyebut, persoalan MBG semakin kompleks.
“Masalah MBG bisa dipetakan dalam empat hal, mulai dari cara pandang yang berbeda, politik dapur MBG, kepemimpinan di BGN, hingga ketiadaan regulasi khusus seperti Perpres,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
