BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

- Redaksi

Kamis, 30 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG - sukabumiheadline.com

Ilustrasi pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan anggaran Rp15 ribu per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi kualitas makanan untuk para siswa.

Sudaryono yakin anggaran Rp15 ribu tersebut telah dihitung sejak awal, termasuk tidak menggunakan barang-barang subsidi seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, dan beras SPHP.

“Cukup, sudah dihitung itu. Sudah perhitungannya Rp15 ribu kemudian sekian-sekian hitung-hitung itu sudah termasuk,” kata Sudaryono, dikutip Kamis (30/7/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menjelaskan biaya penyediaan makanan telah disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku utama, seperti ayam, telur, dan sayuran. Untuk minyak goreng, ia menilai bukan komponen utama dalam penyusunan menu sehingga tidak menyedot anggaran sebesar bahan pangan.

Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) - Ilustrasi sukabumiheadline.com
Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) – Ilustrasi sukabumiheadline.com

Ia meyakinkan bahwa larangan penggunaan barang subsidi tidak akan memengaruhi kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat MBG. Sudaryono juga akan memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG tetap menyajikan makanan aman dan bergizi sesuai standar yang ditetapkan.

“Intinya bagaimana kita memastikan menyediakan menu yang dimakan oleh anak-anak ini satu aman, yang kedua bergizi,” ujarnya.

Ia mengatakan BGN tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas makanan yang disajikan. Menurutnya, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah menu yang diberikan layak dan melaporkannya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“Kalau memang ada menu dilihat kasat mata, ‘pantas enggak?’ Kalau enggak dirasa pantas, laporkan. Kita mau ada transparansi, enggak boleh ada eksklusivitas, enggak boleh ada sembunyi-sembunyi, semuanya harus terang benderang,” kata Sudaryono.

Menurut dia, keterbukaan tersebut penting karena program MBG dibiayai menggunakan uang negara sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Berita Terkait

Jawa Barat raih Indonesia Muslim Travel Index Terbaik di Indonesia
4 wamen dan 3 kepala badan baru dilantik Prabowo
Pemprov Jabar bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga tingkat desa
Survei CELIOS: 75% responden stres dengan kebijakan Prabowo-Gibran, direspons Gerindra
Antisipasi dampak Sesar Lembang, Pemprov Jabar berkantor di Cirebon atau Purwakarta
Pemprov rilis Program Jabar Sakola: Bantuan PJS, seragam hingga SPP gratis
Mahfud MD: Gibran bisa dimakzulkan
Perlindungan dan Pembela Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:50 WIB

Jawa Barat raih Indonesia Muslim Travel Index Terbaik di Indonesia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:00 WIB

4 wamen dan 3 kepala badan baru dilantik Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 - 05:29 WIB

Pemprov Jabar bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga tingkat desa

Rabu, 14 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Survei CELIOS: 75% responden stres dengan kebijakan Prabowo-Gibran, direspons Gerindra

Rabu, 14 Oktober 2026 - 04:29 WIB

Antisipasi dampak Sesar Lembang, Pemprov Jabar berkantor di Cirebon atau Purwakarta

Berita Terbaru