sukabumiheadline.com – Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih jauh dari ideal dan belum benar-benar menjadi bagian strategi besar pembangunan nasional. Padahal, dengan mayoritas penduduk muslim dan potensi pasar yang besar, ekonomi syariah semestinya bisa menjadi pilar penting pertumbuhan yang berkeadilan.
Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Sharia Economic Forum Metro Tv,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama bertahun-tahun jadi ekonom, 25 tahun saya jadi ekonom, saya selalu melihat kita ekonomi Islam besar, tapi keberpihakan kepada ekonomi syariah hampir tidak ada sebetulnya,” katanya dikutip sukabumiheadline.com, Jumat (13/2/2026).
Purbaya menegaskan, persoalan utama bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga pada umat yang dinilainya cenderung pasif. Jika ekonomi syariah ingin dibangun, maka harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menggunakan label. Praktik syariah juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan kemudahan, bukan justru membebani pelaku usaha.
Di sisi lain, Purbaya juga turut menyinggung praktik lembaga keuangan syariah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan esensi ekonomi Islam. Meski tidak menggunakan istilah bunga, ia mengatakan skema bagi hasil atau biaya yang diterapkan kerap lebih mahal dibanding perbankan konvensional.
“Artinya gini, kalau mau bangun, bangun betul. Syariah bukan hanya istilah aja, tapi praktik syariahnya betul-betul syariah,” tegasnya.
Janji beri insentif
Purbaya mengatakan bahwa dirinya membuka peluang pemberian insentif fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Namun, kebijakan tersebut harus disusun secara matang melalui diskusi serius bersama para pemangku kepentingan.
“Saya sih mengundang teman-teman untuk membuat strategi kebijakan apa. Nanti diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Kalau bisa ada insentif yang kita berikan, kita akan berikan. Tapi diskusinya mesti bener,” katanya.
Ia menilai sekaligus menekankan potensi pasar ekonomi syariah Indonesia sangat besar, tetapi belum diimbangi dengan penguasaan produksi dalam negeri.
Purbaya mencontohkan industri busana Muslim yang kerap disebut terbesar di dunia, tetapi faktanya sebagian besar produk justru dikuasai produsen asal China. Bahkan, ia menyebut kemungkinan masuknya barang impor ilegal masih terjadi dan tengah dibenahi melalui penguatan pengawasan Bea Cukai.
“Saya mau lindungin pasar domestik kita supaya produk-produk kita, produk-produk syariah buatan dalam negeri bisa berkibar di situ. Tapi mesti ciptakan iklim yang baik dari mungkin manajemen, dari financing harus cukup supaya mereka bisa betul-betul menguasai pasar domestik.” ungkapnya.
