MenPAN RB: Pejabat Pemda Sering Rekrut Tenaga Honorer dari Keluarganya

- Redaksi

Senin, 11 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengeluhkan persoalan tenaga honorer yang menjamur di hampir semua pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Hal itu, menurutnya, menyebabkan kerja-kerja pemerintah tidak maksimal. Demikian diungkapkan Azwar Anas dalam acara Town Hall Meeting BRIN, Jakarta yang terlaksana Kamis (7/9/2023) lalu, Azwar mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai Pemda.

Awalnya, ia mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446 ribu orang pada 2018. Sejumlah ini pun ditarget berkurang tinggal 200 ribu. Namun setelah menelusuri informasi itu lebih dalam, data jumlah tenaga honorer yang ada justru membludak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa, ternyata bukan tinggal 200 ribu, jadi 2,3 juta orang. Ini problem,” ucapnya disiarkan langsung di YouTube BRIN Indonesia dikutip sukabumiheadline.com, Senin (11/9/2023).

Baca Juga :  Akhir Kisah Aksi Koboy ASN asal Gegerbitung Sukabumi

Ditemukan fakta bahwa berbagai kepala daerah ternyata mengangkat tenaga honorer karena faktor kedekatan personal. Azwar mengatakan ada akronim atau singkatan sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM (ponakan dan anak-mantu), serta ASDP (anak, saudara, dan ponakan).

Karenanya, ia menyimpulkan fenomena ini terjadi karena pemerintah sedang menggalakkan reformasi birokrasi agar kerja-kerja aparatur pemerintah lincah dan efisien. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tes nasional untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memberi contoh akuntabilitas tes ASN ketika putrinya, Kahiyang Ayu, gagal lolos tes CPNS pada 2017 lalu.

“Ini karena sistemnya (CPNS) sudah transparan (jadi) menumpuknya di honorer. Di daerah ada kendala ada sisa-sisa PDAM dan ASDP. Ada siklus negatif rekrutmen honorer tidak berkualitas. Honorer (diangkat) karena tim sukses, karena jadi relawan. Tapi ini sebagian, ya, bukan semuanya,” kata dia.

Baca Juga :  Pungli Pedagang, Bupati Kebumen Pecat Kepala dan Semua ASN Pasar Tumenggungan

Namun, Azwar mengaku sadar betul bahwa para kepala daerah tidak bisa dipaksa untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Menurutnya “Semakin tinggi dikasih pagar pasti akan melompat,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan agar tenaga honorer tetap dibuka. Namun dengan seperangkat aturan dan tes agar kinerja para calon tenaga honorer kompeten. Salah upaya tersebut, adalah menerbitkan surat edaran (SE) terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024.

Azwar menjamin penghapusan tenaga honorer tidak akan menyebabkan PHK massal, penurunan masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tak ada PHK massal, penurunan pendapatan, serta memunculkan pembengkakan anggaran pemerintah.

“Tetapi nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya,” ucapnya. “Kalau birokrasi kita profesional, investasi (justru) akan mudah. Lapangan pekerjaan (tetap) ada, pengangguran turun, dan pemerintah daerah tidak akan terdesak membuka rekrutmen pegawai non-ASN,” jelasnya.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau
Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza
Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut
Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang
Profil lengkap Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang baru gantikan Irjen Akhmad Wiyagus
Ini profil Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya tantang Dedi Mulyadi
Prabowo ingin relokasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, PBNU: Langkah blunder
Banyak jadi pengemis, Dedi Mulyadi: Saya bubarkan Dinas Perlindungan Anak!

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 19:06 WIB

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Senin, 21 April 2025 - 17:09 WIB

Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza

Senin, 21 April 2025 - 10:43 WIB

Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut

Rabu, 16 April 2025 - 14:57 WIB

Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang

Selasa, 15 April 2025 - 18:52 WIB

Profil lengkap Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang baru gantikan Irjen Akhmad Wiyagus

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Jawa Barat

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Rabu, 23 Apr 2025 - 19:06 WIB