MenPAN RB: Pejabat Pemda Sering Rekrut Tenaga Honorer dari Keluarganya

- Redaksi

Senin, 11 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengeluhkan persoalan tenaga honorer yang menjamur di hampir semua pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Hal itu, menurutnya, menyebabkan kerja-kerja pemerintah tidak maksimal. Demikian diungkapkan Azwar Anas dalam acara Town Hall Meeting BRIN, Jakarta yang terlaksana Kamis (7/9/2023) lalu, Azwar mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai Pemda.

Awalnya, ia mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446 ribu orang pada 2018. Sejumlah ini pun ditarget berkurang tinggal 200 ribu. Namun setelah menelusuri informasi itu lebih dalam, data jumlah tenaga honorer yang ada justru membludak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa, ternyata bukan tinggal 200 ribu, jadi 2,3 juta orang. Ini problem,” ucapnya disiarkan langsung di YouTube BRIN Indonesia dikutip sukabumiheadline.com, Senin (11/9/2023).

Baca Juga :  Jadwal dan Besaran THR PNS TNI/Polri 2022 Golongan I-IV dan Bocoran Gaji ke-13

Ditemukan fakta bahwa berbagai kepala daerah ternyata mengangkat tenaga honorer karena faktor kedekatan personal. Azwar mengatakan ada akronim atau singkatan sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM (ponakan dan anak-mantu), serta ASDP (anak, saudara, dan ponakan).

Karenanya, ia menyimpulkan fenomena ini terjadi karena pemerintah sedang menggalakkan reformasi birokrasi agar kerja-kerja aparatur pemerintah lincah dan efisien. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tes nasional untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memberi contoh akuntabilitas tes ASN ketika putrinya, Kahiyang Ayu, gagal lolos tes CPNS pada 2017 lalu.

“Ini karena sistemnya (CPNS) sudah transparan (jadi) menumpuknya di honorer. Di daerah ada kendala ada sisa-sisa PDAM dan ASDP. Ada siklus negatif rekrutmen honorer tidak berkualitas. Honorer (diangkat) karena tim sukses, karena jadi relawan. Tapi ini sebagian, ya, bukan semuanya,” kata dia.

Baca Juga :  Ada 4 ribu perempuan, ini rincian jumlah PNS dan pangkatnya di Kabupaten Sukabumi

Namun, Azwar mengaku sadar betul bahwa para kepala daerah tidak bisa dipaksa untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Menurutnya “Semakin tinggi dikasih pagar pasti akan melompat,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan agar tenaga honorer tetap dibuka. Namun dengan seperangkat aturan dan tes agar kinerja para calon tenaga honorer kompeten. Salah upaya tersebut, adalah menerbitkan surat edaran (SE) terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024.

Azwar menjamin penghapusan tenaga honorer tidak akan menyebabkan PHK massal, penurunan masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tak ada PHK massal, penurunan pendapatan, serta memunculkan pembengkakan anggaran pemerintah.

“Tetapi nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya,” ucapnya. “Kalau birokrasi kita profesional, investasi (justru) akan mudah. Lapangan pekerjaan (tetap) ada, pengangguran turun, dan pemerintah daerah tidak akan terdesak membuka rekrutmen pegawai non-ASN,” jelasnya.

Berita Terkait

Warga Sukabumi punya sertifikat tanah terbit sebelum 1997? Menteri ATR/BPN minta urus ulang!
Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas
Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal
Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis
Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan
Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi
Bunyi genderang perang antara Mendikdasmen dengan Gubernur Jawa Barat
Teror ancam kebebasan pers, PBNU: Bukan tradisi bangsa yang beradab

Berita Terkait

Jumat, 4 April 2025 - 01:11 WIB

Warga Sukabumi punya sertifikat tanah terbit sebelum 1997? Menteri ATR/BPN minta urus ulang!

Rabu, 2 April 2025 - 20:25 WIB

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas

Rabu, 2 April 2025 - 05:00 WIB

Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal

Senin, 31 Maret 2025 - 08:00 WIB

Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 28 Maret 2025 - 00:00 WIB

Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan

Berita Terbaru