MenPAN RB: Pejabat Pemda Sering Rekrut Tenaga Honorer dari Keluarganya

- Redaksi

Senin, 11 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengeluhkan persoalan tenaga honorer yang menjamur di hampir semua pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Hal itu, menurutnya, menyebabkan kerja-kerja pemerintah tidak maksimal. Demikian diungkapkan Azwar Anas dalam acara Town Hall Meeting BRIN, Jakarta yang terlaksana Kamis (7/9/2023) lalu, Azwar mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai Pemda.

Awalnya, ia mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446 ribu orang pada 2018. Sejumlah ini pun ditarget berkurang tinggal 200 ribu. Namun setelah menelusuri informasi itu lebih dalam, data jumlah tenaga honorer yang ada justru membludak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa, ternyata bukan tinggal 200 ribu, jadi 2,3 juta orang. Ini problem,” ucapnya disiarkan langsung di YouTube BRIN Indonesia dikutip sukabumiheadline.com, Senin (11/9/2023).

Baca Juga :  Sebaran ASN Kabupaten Sukabumi, ini OPD terbanyak dan kecamatan paling sedikit PNS

Ditemukan fakta bahwa berbagai kepala daerah ternyata mengangkat tenaga honorer karena faktor kedekatan personal. Azwar mengatakan ada akronim atau singkatan sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM (ponakan dan anak-mantu), serta ASDP (anak, saudara, dan ponakan).

Karenanya, ia menyimpulkan fenomena ini terjadi karena pemerintah sedang menggalakkan reformasi birokrasi agar kerja-kerja aparatur pemerintah lincah dan efisien. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tes nasional untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memberi contoh akuntabilitas tes ASN ketika putrinya, Kahiyang Ayu, gagal lolos tes CPNS pada 2017 lalu.

“Ini karena sistemnya (CPNS) sudah transparan (jadi) menumpuknya di honorer. Di daerah ada kendala ada sisa-sisa PDAM dan ASDP. Ada siklus negatif rekrutmen honorer tidak berkualitas. Honorer (diangkat) karena tim sukses, karena jadi relawan. Tapi ini sebagian, ya, bukan semuanya,” kata dia.

Baca Juga :  Akhir Kisah Aksi Koboy ASN asal Gegerbitung Sukabumi

Namun, Azwar mengaku sadar betul bahwa para kepala daerah tidak bisa dipaksa untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Menurutnya “Semakin tinggi dikasih pagar pasti akan melompat,” tegasnya.

Untuk itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan agar tenaga honorer tetap dibuka. Namun dengan seperangkat aturan dan tes agar kinerja para calon tenaga honorer kompeten. Salah upaya tersebut, adalah menerbitkan surat edaran (SE) terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024.

Azwar menjamin penghapusan tenaga honorer tidak akan menyebabkan PHK massal, penurunan masih akan sama seperti sebelumnya, yakni tak ada PHK massal, penurunan pendapatan, serta memunculkan pembengkakan anggaran pemerintah.

“Tetapi nanti akan diseleksi secara ketat ya ke depannya,” ucapnya. “Kalau birokrasi kita profesional, investasi (justru) akan mudah. Lapangan pekerjaan (tetap) ada, pengangguran turun, dan pemerintah daerah tidak akan terdesak membuka rekrutmen pegawai non-ASN,” jelasnya.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Kamis, 26 Juni 2025 - 04:54 WIB

Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Berita Terbaru