sukabumiheadline.com – Manuver elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menjadi sorotan. Setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024, kali ini muncul usulan yang berbeda dari politikus partai yang sama.
Kali ini, giliran Wakil Sekretaris Jenderal PKB Luqman Hakim yang mendorong agar para pemimpin bangsa seperti Presiden Jokowi menggelar forum satu meja untuk mengumumkan Pemilu 2024 tetap digelar pada 14 Februari.
Namun, permintaan Lukman tersebut dikomentari sinis Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Ia menyindir dan mengaku heran dengan manuver Luqman tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini Wakil Sekjen PKB ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya. Apakah dia sudah lama di Indonesia? Hidup sejak kapan mulai memilih?” Tanya Ngabalin dalam Kabar Petang tvOne pada Senin, 7 Maret 2022 lalu, dikutip sukabumiheadline.com Rabu (23/3/2022).
Lanjut Ngabalin, semua pihak harus percaya dengan Undang-Undang yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Menurutnya, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati pemungutan suara Pemilu digelar 14 Februari 2024.
Karenanya, Ngabalin nustru merasa janggal dengan pemikiran Luqman. Bahkan, Ngabalin mengaku siap berdialog dengan Luqman.
“Kalau memungkinkan, bisa kasih ketemu deh, bisa jam berapa dialog? Tolong kabari saya, supaya saya bisa kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini tentang pelaksanaan pemilu dan sikap pemikiran Presiden,” jelas Ngabalin.
Pun, dia meminta agar Luqman tak berbuat gaduh. Ia berpesan jangan memaksakan pikiran, hati, dan rencana ke ruang publik.
“Jangan membuat gaduh. Jangan membuat radikal dalam politik. Jangan Anda paksakan pikiran, hati, rencana Anda dengan nafsu kepada ruang publik kepada semua orang yang berada di republik ini,” tutur Ngabalin.
“Lu siapa sih, ngomong seenak perut begitu. Gitu loh,” sambung Ngabalin.
Ngabalin juga meminta agar elite politik tak bicara isu penundaan Pemilu 2024 dengan mengarahkan ke Istana dan Presiden. “Jokowi tunduk, taat, dan patuh pada ketentuan-ketentuan UU yang mengatur jalannya di republik ini,” tegas dia.
