PKB dan PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, PDIP Justru Menolak

- Redaksi

Sabtu, 26 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Dua Ketua Umum partai, masing-masing dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sudah menyatakan setuju Pemilu 2024 ditunda atau diundur dua tahun dengan alasan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi.

Namun, pernyataan sebaliknya justru keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang khawatir jika Pemilu 2024 ditunda, maka dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Berita terkait : Dewan Syuro PKB: Minta Menag Jangan Jadi Beban Presiden

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karenanya, partai berlogo banteng itu menolak usulan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya. “Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu,” ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dikutip sukabumiheadline.com pada Jumat, 24 Februari 2022.

Bahkan, kata Hasto, Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Berita terkait : Sebut Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi Sekali, PAN Setuju Pemilu 

Selain itu, ia menilai wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” kata Hasto.

Berita Terkait

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara
Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul
Kisah Menteri Kesehatan asal Sukabumi bikin kebijakan subsidi pengobatan kusta
Riwayat hidup dan profil bos buruh Said Iqbal, masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Profil Dadan Hindayana: Eks Kepala BGN satu SMA Panglima TNI, dilantik Jokowi dipecat Prabowo

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Rabu, 1 Juli 2026 - 01:52 WIB

Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:46 WIB

Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior

Senin, 29 Juni 2026 - 19:55 WIB

Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara

Senin, 29 Juni 2026 - 09:47 WIB

Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul

Berita Terbaru