PKB dan PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, PDIP Justru Menolak

- Redaksi

Sabtu, 26 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Dua Ketua Umum partai, masing-masing dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sudah menyatakan setuju Pemilu 2024 ditunda atau diundur dua tahun dengan alasan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi.

Namun, pernyataan sebaliknya justru keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang khawatir jika Pemilu 2024 ditunda, maka dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Berita terkait : Dewan Syuro PKB: Minta Menag Jangan Jadi Beban Presiden

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karenanya, partai berlogo banteng itu menolak usulan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya. “Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu,” ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dikutip sukabumiheadline.com pada Jumat, 24 Februari 2022.

Bahkan, kata Hasto, Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Berita terkait : Sebut Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi Sekali, PAN Setuju Pemilu 

Selain itu, ia menilai wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” kata Hasto.

Berita Terkait

Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan
Ogah punya wapres tak punya ijazah SMA, Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Gibran
Dikenal tukang kritik pemerintah, kini Rocky Gerung jabat Wantimpres bersama 25 tokoh lain
Ulik tren elektabilitas 5 parpol Oktober 2025-Agustus 2026 versi Poltracking Indonesia
Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya
Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya
Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:30 WIB

Ogah punya wapres tak punya ijazah SMA, Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Gibran

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:04 WIB

Dikenal tukang kritik pemerintah, kini Rocky Gerung jabat Wantimpres bersama 25 tokoh lain

Rabu, 23 September 2026 - 23:52 WIB

Ulik tren elektabilitas 5 parpol Oktober 2025-Agustus 2026 versi Poltracking Indonesia

Rabu, 9 September 2026 - 01:33 WIB

Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya

Berita Terbaru

Ilustrasi lulusan kuliah menganggur - sukabumiheadline.com

Ekonomi

Memahami generasi “anak dengan ekor busuk” di China

Jumat, 9 Okt 2026 - 05:24 WIB