PKB dan PAN Setuju Pemilu 2024 Diundur, PDIP Justru Menolak

- Redaksi

Sabtu, 26 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Dua Ketua Umum partai, masing-masing dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sudah menyatakan setuju Pemilu 2024 ditunda atau diundur dua tahun dengan alasan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi.

Namun, pernyataan sebaliknya justru keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang khawatir jika Pemilu 2024 ditunda, maka dapat mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Berita terkait : Dewan Syuro PKB: Minta Menag Jangan Jadi Beban Presiden

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karenanya, partai berlogo banteng itu menolak usulan penundaan Pemilu 2024 hingga dua tahun lamanya. “Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu,” ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dikutip sukabumiheadline.com pada Jumat, 24 Februari 2022.

Bahkan, kata Hasto, Presiden Jokowi telah berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Berita terkait : Sebut Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi Sekali, PAN Setuju Pemilu 

Selain itu, ia menilai wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” kata Hasto.

Berita Terkait

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Berita Terbaru

Ilustrasi pelajar sekolah dasar (SD) sedang bersedih - sukabumiheadline.com

Sukabumi

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:06 WIB