Posisi Marwan Hamami sekarang usai isu dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

- Redaksi

Minggu, 27 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Marwan Hamami, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi - Istimewa

Marwan Hamami, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi - Istimewa

sukabumiheadline.com – Isu pemberhentian Marwan Hamami dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menyebar di kalangan kader dan pengurus DPD hingga tingkat kecamatan dan desa.

Marwan Hamami sendiri memimpin Partai Golkar Kabupaten Sukabumi selama tiga periode dan masa jabatannya akan berakhir pada 2025. Baca selengkapnya: Mengungkap isu Marwan Hamami dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Kabar tersebut dibantah pengurus Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Nurman. Dengan demikian, mantan Bupati Sukabumi dua periode tersebut saat ini masih sah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nurman mengungkap bahwa kabar tersebut tidak benar, karena hingga saat ini DPP belum menerima pemberitahuan mengenai pemecatan Marwan dari DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Baca Juga :  Dinilai Penyalahgunaan, Bupati Sukabumi Minta 85 Kades Kembalikan Anggaran BH ke Kas Desa

“Terkait pemberhentian Pak Marwan sebagai Ketua DPD, sejauh ini DPP Golkar belum menerima pemberitahuan dari DPD Provinsi,” kata Nurman kepada sukabumiheadline.com, Ahad (27/4/2025).

Berita Terkait: Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Nurman menjelaskan, dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar No. 2 tahun 2025 tentang Musyawarah-musyawarah Daerah Partai Golkar, serta arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, setiap pergantian ketua DPD dan penunjukan Pelaksana Tugas atau PLT Ketua DPD harus mendapat persetujuan dari pimpinan partai dua tingkat di atasnya, dalam hal ini DPP Partai Golkar.

Baca Juga :  Kabupaten Sukabumi Sebagai Kota Layak Anak, Antara Prestasi, Klaim dan Realita

“Terkait PLT ketua DPD, seperti disampaikan ketua umum dalam Rapat Harian terakhir yang dilangsungkan pada 22 April 2025 lalu, tidak boleh ada penggatian ketua menjelang Musda (Musyawarah Daerah – red),” jelas Nurman.

“Kecuali berhalangan tetap atau melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Organisasi (PO). Selain itu, penunjukan PLT juga harus mendapat izin dari DPP Partai Golkar,” lanjut Nurman.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, kabar pemecatan Marwan juga dibantah oleh politikus senior Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi.

“Hoaks, karena saya belum membaca surat pemecatannya,” kata Agus. Baca selengkapnya: Mengungkap isu Marwan Hamami dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Berita Terkait

Daftar penyataan SBY ketika tolak Pilkada dipilih DPRD, tapi kini Demokrat berubah sikap
Pilkada oleh DPRD dan sikap plin-plan Partai Demokrat: Dulu tolak sampai walk out, kini dukung
Soal pilkada melalui DPRD, Partai Demokrat: Kami bersama Prabowo
PDIP tolak Pilkada oleh DPRD: Rakyat Marah hak demokrasinya dirampas
SPI Sukabumi tolak mau Prabowo Pilkada oleh DPRD: Jahat dan hambat regenerasi kepemimpinan
PDIP Jawa Barat galang dana bantuan bencana alam Sumatera Rp1 miliar
Target Kaesang presiden, PSI: Ogah anak proklamator, nenek puluhan tahun jadi ketum partai
Budi Arie bawa Projo dukung Prabowo saja di 2029, PDIP: Dia mau jadi tersangka

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 02:38 WIB

Daftar penyataan SBY ketika tolak Pilkada dipilih DPRD, tapi kini Demokrat berubah sikap

Rabu, 7 Januari 2026 - 07:35 WIB

Pilkada oleh DPRD dan sikap plin-plan Partai Demokrat: Dulu tolak sampai walk out, kini dukung

Selasa, 6 Januari 2026 - 17:03 WIB

Soal pilkada melalui DPRD, Partai Demokrat: Kami bersama Prabowo

Rabu, 31 Desember 2025 - 21:11 WIB

PDIP tolak Pilkada oleh DPRD: Rakyat Marah hak demokrasinya dirampas

Senin, 8 Desember 2025 - 18:25 WIB

SPI Sukabumi tolak mau Prabowo Pilkada oleh DPRD: Jahat dan hambat regenerasi kepemimpinan

Berita Terbaru