Prabowo perintahkan TNI-Polri sikat ormas tukang palak

- Redaksi

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto - Istimewa

Prabowo Subianto - Istimewa

sukabumiheadline.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang suka melakukan pemalakan terhadap usaha warga hingga mengganggu investasi di Indonesia.

Prabowo pun mengambil sikap tegas terhadap ormas yang mengganggu investasi di Indonesia dengan memerintahkan TNI-Polri untuk turun tangan dan menindak ormas yang menghambat dunia usaha.

“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menanggapi keluhan pengusaha soal aksi oknum ormas yang sering mengganggu usaha, bahkan melakukan pemalakan dan meminta jatah proyek.

“Kalau sampai memalak, artinya ya pidana dong ya? Berarti hubungannya nanti harus dengan aparat penegak hukum,” tegas Yassierli.

Menaker juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah mencari solusi jangka panjang, termasuk pembukaan lapangan kerja, guna mengurangi aksi-aksi serupa di masa mendatang.

Baca Juga :  “Gugatan Ulang” Usia Capres-Cawapres, Nasib Prabowo-Gibran Ditentukan 29 November 2023

Sementara itu, Polri menegaskan kesiapan mereka untuk bertindak tegas terhadap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan mengganggu investasi.

“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Polri memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia harus tetap kondusif dan bebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Berita Terkait

Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember
Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi
Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi
Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M
Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi
Buntut sidak KDM ke pabrik AQUA, Komisi VII DPR bentuk Panja AMDK
Soeharto satu dari 10 tokoh jadi Pahlawan Nasional 2025, tidak ada dari Sukabumi
Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 03:00 WIB

Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember

Selasa, 25 November 2025 - 19:17 WIB

Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi

Minggu, 23 November 2025 - 21:15 WIB

Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi

Sabtu, 22 November 2025 - 19:28 WIB

Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M

Jumat, 21 November 2025 - 12:30 WIB

Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi

Berita Terbaru

Seorang wanita sedang memotong rambutnya yang panjang - sukabumiheadline.com

Hikmah

Haram! Islam melarang menjual rambut yang sudah dipotong

Rabu, 26 Nov 2025 - 08:00 WIB