Prabowo perintahkan TNI-Polri sikat ormas tukang palak

- Redaksi

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto - Istimewa

Prabowo Subianto - Istimewa

sukabumiheadline.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil sikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang suka melakukan pemalakan terhadap usaha warga hingga mengganggu investasi di Indonesia.

Prabowo pun mengambil sikap tegas terhadap ormas yang mengganggu investasi di Indonesia dengan memerintahkan TNI-Polri untuk turun tangan dan menindak ormas yang menghambat dunia usaha.

“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip Sabtu (22/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menanggapi keluhan pengusaha soal aksi oknum ormas yang sering mengganggu usaha, bahkan melakukan pemalakan dan meminta jatah proyek.

“Kalau sampai memalak, artinya ya pidana dong ya? Berarti hubungannya nanti harus dengan aparat penegak hukum,” tegas Yassierli.

Menaker juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah mencari solusi jangka panjang, termasuk pembukaan lapangan kerja, guna mengurangi aksi-aksi serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Polri menegaskan kesiapan mereka untuk bertindak tegas terhadap ormas yang terlibat dalam aksi premanisme dan mengganggu investasi.

“Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Polri memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia harus tetap kondusif dan bebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Berita Terkait

Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN
Gibran mau mundur dari Wapres, Prabowo tidak menolak
Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang
Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42
Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026
Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:05 WIB

Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi

Rabu, 11 November 2026 - 12:51 WIB

Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN

Selasa, 10 November 2026 - 16:43 WIB

Gibran mau mundur dari Wapres, Prabowo tidak menolak

Senin, 9 November 2026 - 12:00 WIB

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang

Berita Terbaru

Ilustrasi Hari Ayah - sukabumiheadline.com

Khazanah

12 November: Hari Ayah Nasional hingga Hari Pneumonia Sedunia

Kamis, 12 Nov 2026 - 00:01 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Regulasi

Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!

Rabu, 11 Nov 2026 - 21:51 WIB