Puan: Konstituen PDIP dan NU Sama-sama Wong Cilik

- Redaksi

Rabu, 16 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. l Istimewa

Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Saat disinggung terkait wacana penundaan pemilu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan. “Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Puan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Terkait agenda kunjungannya tersebut, Puan mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahim. Menurutnya untuk membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami datang ke sini sekalian silaturahim tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Puan mengatakan membangun bangsa dan negara harus dilakukan secara bergotong royong. Menurutnya NU dan PDI Perjuangan memiliki konstituen atau pemilih yang sama yaitu wong cilik.

“Kami berharap bahwa ke depan apa yang menjadi tugas-tugas PDI Perjuangan juga NU bisa sama-sama kami sinergikan bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), membantah ada pembahasan secara spesifik ihwal penundaan pemilu dalam pertemuan tertutup itu. Pertemuan tersebut, diakuinya lebih kepada mendiskusikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian NU dan DPR.

“Sebetulnya nggak ada pembahasan spesifik tentang itu, cuma ya sambil lalu dikatakan itu sudah keputusan seperti disampaikan Ketua DPR,” ujarnya.

Dirinya juga tak melihat penundaan pemilu sebagai pelanggaran konstitusi. “Kalau tiba-tiba sekarang dilakukan, itu mungkin bisa dikatakan melanggar konstitusi. Tapi yang namanya konstitusi itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan,” kata Gus Yahya.

Berita Terkait

Kepala Bakom RI ajak Anies Baswedan gabung Kabinet Prabowo, Syahganda: Jangan malu-malu
Eksekutor pecah kaca dan gembos ban beromzet Rp4,1 miliar diringkus di Sukabumi
Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan
Ogah punya wapres tak punya ijazah SMA, Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Gibran
Dikenal tukang kritik pemerintah, kini Rocky Gerung jabat Wantimpres bersama 25 tokoh lain
Ulik tren elektabilitas 5 parpol Oktober 2025-Agustus 2026 versi Poltracking Indonesia
Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya
Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:00 WIB

Kepala Bakom RI ajak Anies Baswedan gabung Kabinet Prabowo, Syahganda: Jangan malu-malu

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Eksekutor pecah kaca dan gembos ban beromzet Rp4,1 miliar diringkus di Sukabumi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 02:00 WIB

Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:30 WIB

Ogah punya wapres tak punya ijazah SMA, Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Gibran

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:04 WIB

Dikenal tukang kritik pemerintah, kini Rocky Gerung jabat Wantimpres bersama 25 tokoh lain

Berita Terbaru