Puan: Konstituen PDIP dan NU Sama-sama Wong Cilik

- Redaksi

Rabu, 16 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. l Istimewa

Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Saat disinggung terkait wacana penundaan pemilu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan. “Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” kata Puan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Terkait agenda kunjungannya tersebut, Puan mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahim. Menurutnya untuk membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendirian.

“Kami datang ke sini sekalian silaturahim tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Puan mengatakan membangun bangsa dan negara harus dilakukan secara bergotong royong. Menurutnya NU dan PDI Perjuangan memiliki konstituen atau pemilih yang sama yaitu wong cilik.

“Kami berharap bahwa ke depan apa yang menjadi tugas-tugas PDI Perjuangan juga NU bisa sama-sama kami sinergikan bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), membantah ada pembahasan secara spesifik ihwal penundaan pemilu dalam pertemuan tertutup itu. Pertemuan tersebut, diakuinya lebih kepada mendiskusikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian NU dan DPR.

“Sebetulnya nggak ada pembahasan spesifik tentang itu, cuma ya sambil lalu dikatakan itu sudah keputusan seperti disampaikan Ketua DPR,” ujarnya.

Dirinya juga tak melihat penundaan pemilu sebagai pelanggaran konstitusi. “Kalau tiba-tiba sekarang dilakukan, itu mungkin bisa dikatakan melanggar konstitusi. Tapi yang namanya konstitusi itu bisa dioperasionalisasikan sejauh memang ada mekanisme yang membolehkan,” kata Gus Yahya.

Berita Terkait

Gundar Kolyubi dan Asep Japar pimpin Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sukabumi
Poltracking: Survei elektabilitas 19 parpol, PSI 2,9% meski Jokowi turun gunung
Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus: Akan ada deklarasi dukung Asep Japar
SMRC: Survei elektabilitas Prabowo makin anjlok di bawah 10%
Pria asal Sukabumi dan tiga anaknya terlantar di Medan
Kepala Bakom RI ajak Anies Baswedan gabung Kabinet Prabowo, Syahganda: Jangan malu-malu
Eksekutor pecah kaca dan gembos ban beromzet Rp4,1 miliar diringkus di Sukabumi
Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 03:00 WIB

Gundar Kolyubi dan Asep Japar pimpin Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sukabumi

Senin, 19 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Poltracking: Survei elektabilitas 19 parpol, PSI 2,9% meski Jokowi turun gunung

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus: Akan ada deklarasi dukung Asep Japar

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 17:00 WIB

SMRC: Survei elektabilitas Prabowo makin anjlok di bawah 10%

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:09 WIB

Pria asal Sukabumi dan tiga anaknya terlantar di Medan

Berita Terbaru