sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya diundang ke Istana Negara. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya tidak ada hubungannya dengan rumor dirinya akan menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut pria yang akrab dipanggil KDM itu menjelaskan dirinya hadir di istana kenegaraan pada tanggal 10 November 2026 lalu, pada hari di mana Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya langsung pada Presiden Prabowo Subianto, adalah untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan dua tokoh Jawa Barat.
“Tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar pahlawan. Satu, Bapak Marsekal Madya TNI R Suryadi Suryadarma, almarhum. Dua, Bapak KH Abbas, almarhum. Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, enggak ad kaitannya dengan persoalan cawapres,” kata Dedi dalam sosial medianya, dikutip Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dedi menekankan untuk urusan calon wakil presiden pengganti Gibran, adalah hak prerogatif dan urusan Presiden Prabowo Subianto, dan dirinya tidak memikirkan hal tersebut.
Yang dirinya pikirkan saat ini, lanjut Dedi, adalah memperbaiki jalan-jalan di Jawa Barat mulus dalam dua tahun ke depan, rumah masyarakat yang dalam kondisi baik, dan anak-anak sekolah yang lulus.
“Yang saya pikirkan gimana dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jabar mulus, rumah rakyatnya bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Itu saja yang dipikirkan oleh saya sekarang ini. Hatur nuhun ya,” ucap Dedi.
Sebelumnya diketahui, pada tanggal 10 November 2026 Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan berhenti dari jabatannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Gibran akhirnya resmi menyatakan berhenti sebagai Wapres pada 12 November 2026 dengan menyerahkan surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari sejak hari tersebut untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR.








