sukabumiheadline.com l Viral di media sosial (medsos) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut yang ikut mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Video dukungan yang disampaikan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) berinisial CS dan beberapa anggota lainnya viral di medsos.
Dalam video itu, mereka tampak mengenakan seragam Satpol PP sambil duduk bersama.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi bantuan polisi pamong praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih,” kata seorang pria yang ada dalam video tersebut.
Akibat aksinya itu, CS dkk dijatuhi sanksi skors dan tak diberi gaji. Hal itu diungkap Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Usep Basuki Eko.
Menurut Usep, khusus CS diberikan sanksi skorsing selama tiga bulan. Sementara anggota yang lainnya diskors selama satu bulan.
“Apabila dalam masa skorsing para pelaku berbuat hal yang sama, maka akan diadakan pemutusan kontrak kerja,” kata Eko, Selasa (2/1/2024).
Para pelaku disebut bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan pegawai sukarelawan (sukwan) atau pekerja harian lepas (PHL).
Dijelaskan Usep, CS mengajak beberapa orang rekannya itu untuk membuat video dukungan itu dengan mengatasnamakan FKBPPPN DPD Garut. Namun, Eko menyebut video dibuat sebelum KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres.
“Saudara CS atas inisiatif sendiri mengajak rekan satu regunya yang sedang sama-sama bertugas di Pospam Pengkolan saat itu,” ucap dia.
Namun, Usep menuturkan Ketua FKBPPPN Garut sendiri tidak mengetahui perihal video tersebut.
“Jadi dapat disimpulkan pembuatan video adalah atas inisiatif saudara CS untuk eksistensi dirinya sendiri,” katanya.
Penjelasan Istana
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan tidak ada pelanggaran dari pernyataan dukungan Satpol PP di Kabupaten Garut kepada Gibran karena Satpol PP bisa saja mencari keadilan bukan hanya kepada Gibran, tapi juga calon lain.
Diberitakan tempo.co, Muldoko mengaku prihatin dengan kondisi Satpol PP sebab statusnya tidak terakomodasi baik melalui pendekatan ASN maupun PPPK.
“Kalau menurut saya nggak melanggar etik. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun,” kata Moeldoko, Rabu (3/1/2024).
“Mungkin bukan hanya ke mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil,” kata Moeldoko.