Setelah MUI dan NU, Giliran Muhammadiyah Haramkan Uang Kripto

- Redaksi

Sabtu, 22 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mata uang kripto. l Istimewa

Mata uang kripto. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com I Setelah MUI dan NU, kini giliran Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram penggunaan aset kripto (crypotcurrency) sebagai alat investasi maupun transaksi.

Sebelumnya, fatwa serupa juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Muhammadiyah menegaskan fatwa haram kripto dalam keputusan Fatwa Tarjih tersebut seperti yang tertuang di laman resminya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar,” bunyi fatwa Muhammadiyah, dikutip sukabumiheadlines.com dari laman resminya, Jumat (21/01/2022).

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto dari dua sisi, yakni sebagai alat investasi dan juga sebagai alat tukar atau untuk bertransaksi.

Dasar lain yang turut menguatkan fatwa ini ada pada kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarwih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang tahun 2003 lalu.

Baca Juga :  Ledek Habib Kribo, Gus Umar: Demo Bawa Massa Seupil

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, menilai mata uang kripto sebagai alat investasi memiliki banyak kekurangan secara syariat Islam. Salah satu yang paling jelas adalah sifatnya yang spekulatif.

Nilai mata uang Bitcoin yang sangat fluktuatif, misalnya, penurunan nilai Bitcoin setiap waktu diketahui sangat tidak wajar.

Tak hanya itu, cryptocurrency juga mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar dalam pandangan Islam.

Bitcoin seperti deretan angka tanpa underlying asset atau aset yang menjamin bahwa cryptocurrency sama seperti emas dan barang berharga lainnya.

Karenanya, sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi SAW serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis.

“Khususnya dua poin ini, yaitu: tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah ayat 90),” lanjut rilis tersebut.

Selain itu, penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar atau transaksi. Sebagai alat tukar, cryptocurrency sebenarnya hampir mirip dengan sistem barter pada zaman dahulu, selama kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Baca Juga :  Ketua MUI Bojonggenteng Sukabumi Diperas dan Dihina Oknum Wartawan

Namun, jika berdasar pada dalil sadd adz dzatiah (mencegah keburukan), maka penggunaan mata uang kripto ini bisa jadi bermasalah.

“Standar mata uang yang dijadikan alat tukar harusnya memenuhi dua syarat, diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resmi seperti bank sentral,” tulisnya.

Meski penggunaannya dapat diterima masyarakat umum, namun tren yang satu ini belum disahkan sebagai alat tukar resmi oleh negara.

“Penggunaan bitcoin sebagai alat tukar bukan hanya belum disahkan oleh negara, tapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggungjawab atasnya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat menyimpulkan bahwa terdapat kemudaratan dalam penggunaan mata uang kripto.

Diberitakan sebelumnya, menurut MUI, cryptocurrency sebagai mata uang mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

Berita Terkait

Intip besar kenaikan UMR Kabupaten Sukabumi 15 tahun terakhir, pernah cuma Rp671 ribu
Ternyata sebagian besar penghasilan warga Kota Sukabumi dihabiskan untuk ini
Bupati Sukabumi sebut 337 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk
Mobil Lexus milik Dedi Mulyadi nunggak pajak Rp42 juta
Pria dan Wanita Sukabumi bersaing di berbagai sektor, begini perbandingan jumlahnya
Mulai kapan KA Siliwangi dari Sukabumi bisa langsung ke Padalarang?
Wali Kota Sukabumi punya utang hampir Rp4 miliar
Helmy Yahya dan Bossman Mardigu ungkap alasan mau jadi Komisaris bjb

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 13:16 WIB

Intip besar kenaikan UMR Kabupaten Sukabumi 15 tahun terakhir, pernah cuma Rp671 ribu

Kamis, 24 April 2025 - 15:31 WIB

Ternyata sebagian besar penghasilan warga Kota Sukabumi dihabiskan untuk ini

Kamis, 24 April 2025 - 04:47 WIB

Bupati Sukabumi sebut 337 Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk

Rabu, 23 April 2025 - 15:43 WIB

Mobil Lexus milik Dedi Mulyadi nunggak pajak Rp42 juta

Selasa, 22 April 2025 - 15:53 WIB

Pria dan Wanita Sukabumi bersaing di berbagai sektor, begini perbandingan jumlahnya

Berita Terbaru