sukabumiheadline.com l Alasan di balik keputusan pemerintah untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.
Hal itu diungkap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.
“Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok,” jelas Luhut.
Adapun, mengenai kritikan terhadap kebijakannya mempekerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan, harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional.
“Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire orang-orang bule, marah,” ungkap dia.
Ditambahkan Luhut, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan menggantikan tenaga asing tersebut, setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Baca berita tanpa iklan.
“Berapa lama? Mungkin enam bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu dia (TKA), nanti sambil jalan, kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi,” katanya.
Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN. Dia mengungkapkan, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.
“Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023) lalu.
Dalam laporannya, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara.