sukabumiheadline.com – Bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.) adalah salah satu bank pembangunan daerah (BPD) terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Bandung. Sebagai bank umum devisa, bank bjb dimiliki oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten, serta melayani perbankan konvensional dan syariah.
Profil singkat bjb
Nama resmi, adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Awalnya bernama Bank Jabar, lalu berubah menjadi Bank Jabar Banten pada 2007, dan resmi menjadi bank bjb pada 2 Agustus 2010.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini, perusahaan merupakan Bank Umum/BPD, dan BPD pertama di Indonesia yang melantai di Bursa Efek Indonesia (2010) dengan kode emiten BJBR. Adapun kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Pemprov Jabar, Pemprov Banten, serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Banten.
bjb menyediakan jasa perbankan konvensional dan syariah (melalui Bank bjb Syariah), dengan visi Menjadi bank pilihan utama di Indonesia.
Saham Pemkab Sukabumi dan Pemkot Sukabumi di bjb
Berdasarkan hasil pencarian, sukabumiheadline.com, berikut adalah informasi terkait simpanan dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi di Bank bjb:
- Penyertaan Modal dan Kepemilikan Saham: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memiliki komitmen untuk memperkuat kepemilikan saham di Bank bjb. Sebagai bentuk penyertaan modal, Pemkab Sukabumi menyetorkan dana APBD.
- Dividen dan CSR: Penyertaan modal tersebut memberikan manfaat berupa dividen (bagi hasil) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank bjb untuk pembangunan daerah.
- Kerjasama Syariah: Pada akhir 2022, Pemkab Sukabumi menjalin MoU dengan Bank BJB Syariah terkait Layanan Umum Perbankan Syariah, yang mencakup penyimpanan dana pemda.
- Pengawasan: Sesuai peraturan, Bank bjb berkewajiban melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati Sukabumi.
Berdasarkan data laporan per 31 Desember 2023 dan 2024, penyertaan modal atau nilai investasi Pemkab Sukabumi di Bank bjb dilaporkan cenderung mandek atau tidak mengalami perubahan.
Data menunjukkan nilai investasi daerah Pemkab Sukabumi di bank bjb tidak berubah selama dua tahun berturut-turut (2023-2024), yang memicu dorongan dari DPRD untuk mengevaluasi manfaat investasi tersebut.
Sedangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berencana melakukan tambahan investasi modal senilai Rp6,3 miliar pada tahun 2026 untuk mempertahankan saham sebesar 0,39%. Sebagai informasi, Pemkot Sukabumi pada 2026 dan menerima dividen sekitar Rp53 miliar hingga 2024, atau sekira Rp1.290 per lembar saham.
Pemegang saham bjb
Pemkab Sukabumi dan Pemkot Sukabumi
Total Kepemilikan secara keseluruhan Pemerintah Kota & Kabupaten se-Jawa Barat memegang saham seri A sebesar 24,15% per Mei 2023.
Berikut daftar Pemda pemegang saham bjb dikutip sukabumiheadline.com dari laman resminya.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki 92.918.003 lembar saham, dengan Setoran Modal Rp36.308.540.765, atau setara 0,88% Kepemilikan.
- Pemerintah Kota Sukabumi memiliki 41.219.475 lembar saham, Setoran Modal Rp16.105.589.960, dan Kepemilikan 0,39%.
Daftar lengkap Pemda pemilik saham Seri A bjb oleh Pemerintah Daerah
Pemilik Saham Seri A bjb oleh
Pemerintah Daerah (Pemkot, Pemkab, dan Pemprov Jawa Barat dan Banten) total 7.948.593.331 lembar saham, dengan nilai Rp2.812.202.654.850, atau setara 75,55%. Sedangkan sisanya dimiliki publik, dengan rincian:
Pemprov Jawa Barat
Total memiliki 4.053.172.595 Lembar Saham, senilai Rp1.417.804.159.600, setara Kepemilikan 38,52%.
Pemkab dan Pemkot se-Jawa Barat
Total memiliki 2.540.420.663 Lembar Saham, senilai Rp953.044.915.960, atau Kepemilikan 24,15%.
Pemkab pemegang saham tertinggi dimiliki Kabupaten Bandung dengan 761.921.189 Lembar Saham, senilai Rp297.211.538.675, atau Kepemilikan 7,24%. Sedangkan, Pemkab Sukabumi terbesar ke-6 dengan 92.918.003 Lembar Saham, senilai Rp36.308.540.765, atau Kepemilikan 0,88%.
Di atasnya antara lain ada Pemkab Cianjur yang punya 102.416.760 Lembar Saham, senilai Rp25.604.190.000, atau Kepemilikan 0,97%. Sedangkan, Pemkab Pangandaran terendah dengan 2.656.826 Lembar Saham, senilai Rp3.599.999.230, atau Kepemilikan 0,03%.
Sementara itu, Pemkot se-Jawa Barat total memiliki 617.263.226 Lembar Saham, senilai Rp212.289.492.255, setara Kepemilikan 5,87%.
Adapun Pemkot Bandung terbesar dengan 124.048.575 Lembar Saham, senilai Rp39.905.812.495, atau Kepemilikan 1,18%. Sedangkan, Pemkot Sukabumi terendah kedua dengan 41.219.475 Lembar Saham, senilai Rp16.105.589.960 atau Kepemilikan 0,39%, setelah Cirebon.
Pemprov Banten
Pemerintah Provinsi Banten memiliki 520.589.856 Lembar Saham, senilai Rp130.147.464.000, atau Kepemilikan 4,95%.
Sedangkan, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten total memiliki 834.410.217 Lembar Saham, senilai Rp311.206.115.290, setara Kepemilikan 7,93%, dengan rincian Pemkot se-Banten punya 213.249.917 Lembar Saham, senilai Rp97.306.525.835, Kepemilikan 2,03%. Sedangkan Pemkab sebanyak 621.160.300 Lembar Saham, senilai Rp213.899.589.455, Kepemilikan 5,90%.
Untuk Pemkot, Kota Tangerang tertinggi dengan 133.799.152 Lembar Saham, senilai Rp52.306.529.250, Kepemilikan 1,27%. Kota Serang dan Tangerang Selatan terendah dengan Kepemilikan 0,07%.
Untuk Pemkab, Kabupaten Tangerang tertinggi dengan 309.379.471 Lembar Saham, senilai Rp99.525.844.360, Kepemilikan 2,94%. Terendah Kabupaten Lebak 40.193.898 Lembar Saham, senilai Rp15.713.509.680, Kepemilikan 0,38%.
Untuk informasi, total saham bjb 10.521.443.686 lembar, senilai Rp4.443.237.409.179.
Tabel Pemegang Saham bjb
