Wasekjen DPP PAN Minta RS Khusus Pejabat, Faisal Basri: Masih Punya Nurani Kah?

- Redaksi

Kamis, 8 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Faisal Basri dan Rosaline Rumaseuw. l Istimewa

Faisal Basri dan Rosaline Rumaseuw. l Istimewa

sukabumiheadline.com l “Penanganan COVID terutama saya mau sampaikan kepada pemerintah bahwa kita tidak siap, padahal waktu Corona lahir itu kita harus sudah siap. Karena apa? Itu di TV itu sudah dibilang dunia itu sudah, mulai dengan Italia, tanah-lahan sudah susah untuk dikubur kita tidak siap sehingga faskes-faskes itu akhirnya saya sangat sayangkan fasilitas itu tidak ada,” ujar Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw.

Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021). Awalnya, Rosaline menilai sejak pertama pemerintah tidak siap dalam menangani pandemi Corona.

Rosaline menyoroti banyak pejabat negara positif COVID-19 dan sulit mendapatkan faskes. Karenanya, ia meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.

“Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara,” kata Rosaline.

Minta Pejabat Diistimewakan

Rosaline menyebut pemerintah memilik RSPAD yang menangani pandemi COVID. Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada dengan banyaknya pejabat yang positif COVID. Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat.

“Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih,” tuturnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengaku kesulitan mencari ruang kosong untuk perawatan COVID. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat RS khusus buat pejabat negara.

Baca Juga :  Isu Reshuffle Kabinet Jokowi pada 8 Desember, PAN: Kita Manut

Sindiran Pedas Faisal Basri

Ekonom senior dan mantan Sekjen DPP PAN Faisal Basri mengkritisi sikap Rosaline yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat.

Faisal Basri sampai mempertanyakan hati nurani Rosaline tersebut. Hal itu disampaikan Faisal melalui akun Twitter miliknya @faisalbasri.

Masih punya nurani kah politisi ini?” kata Faisal Basri di akun twitter-nya, Kamis (8/7/2021).

Faisal Basri pertanyakan nurani politisi PAN yang minta RS khusus pejabat (Twitter)Faisal Basri pertanyakan nurani politisi PAN yang minta RS khusus pejabat (Twitter)

Menurut Faisal, rakyat jauh merasakan kesengsaraan yang lebih besar dibandingkan para pejabat akibat lonjakan kasus Covid-19.

Banyak warga yang tak mendapatkan perawatan dari rumah sakit berujung meninggal dunia akibat banyak rumah sakit penuh hingga stok oksigen menipis.

Tahukah Anda rakyat jauh lebih sengsara, tak punya pilihan, lalu mati,” tegasnya.

Berita Terkait

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 21:39 WIB

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Minggu, 13 Juli 2025 - 18:44 WIB

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:00 WIB

Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar

Berita Terbaru

Kasus ijazah palsu, Wali Kota Shizuoka Jepang Maki Takubo mundur - Ist

Internasional

Kasus ijazah palsu, Wali Kota Shizuoka Jepang Maki Takubo mundur

Senin, 14 Jul 2025 - 20:31 WIB