SUKABUMIHEADLINES.com l Wacana penundaan Pemilu 2024 terus menuai pro kontra publik. Sejumlah pihak sudah menolak usul yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menyusul kemudian, dukungan terhadap penundaan Pemilu 2024 dari Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Sementara, politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko, menegaskan penundaan agenda pemilu sama saja dengan mengkhianati amanat reformasi. Karenanya, Budiman tidak ingin hasil dari reformasi yang sudah diperjuangkan dengan keringat, darah bahkan nyawa pada 1998 itu menjadi hilang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Gara-gara ada pihak-pihak yang hanya sekadar melakukan penghitungan-penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi,” kata Budiman, Selasa, 1 Maret 2022.
Budiman mengamini agenda Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, dan menjadikan Indonesia negara demokratis belum selesai pada 2024 mendatang.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Jokowi nantinya diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan selanjutnya.
“Agenda Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai Wantimpres atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Budiman.
Tak hanya Jokowi, mantan-mantan presiden lainnya juga berhak mendapat kehormatan duduk sebagai Wantimpres. “Mantan-mantan presiden siapapun diberikan tempat terhormat sebagai wantimpres atau ketua wantimpres,” cetus dia.
